JAKARTA, Inisiatifnews – Mendekati Pilpres pada tanggal 17 April 2019 mendatang, rakyat Indonesia masih terus mengamati dan meneliti para capresnya agar tidak keliru dalam menentukan hak pilihnya nanti. Kesadaran dan keintelektualan mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat, haruslah selalu menyampaikan yang sebagaimana baiknya.
Ketua Umum Gema Bhinneka Tunggal Ika, Gifari Shadad Ramadhan mengatakan bahwa sejarah kelam yakni pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tidak boleh terulang kembali. Pun demikian ia menilai bahwa Mahasiswa perlu memandang persoalan HAM dengan tegas.
“Kita sebagai mahasiswa yang sadar akan sejarah kelam pada masa lalu, menilai era pembungkaman penindasan dan penculikan sudah cukup mengisi perjalanan buruk bangsa Indonesia. Kami secara tegas tidak menginginkan paradigma sistem lama digunakan kembali terkhusus di zaman orde baru yang tentu saja sangat bertentangan dengan sistem demokrasi Indonesia saat ini,” kata Gifari dalam keterangan persnya yang diterima wartawan, Senin (14/1/2019).
Kemudian Gifari juga menitik beratkan konsep pembangunan nasional ke depan yang dimiliki oleh pasangan Capres-cawapres, yakni dengan melihat narasi visi dan misi yang ditawarkan kepada publik.
“Bahwa Indonesia harus dipimpin oleh orang yang cerdas dan mempunyai visi untuk membangun Indonesia kedepan. Pemimpin kedepan haruslah orang yang pro demokratis, tidak konservatif dengan menggunakan sistem lama dan juga bersih dari kasus pelanggaran HAM,” terangnya.
“Yang paling utama adalah yang pro kebhinekaan karena keseragaman di Indonesia harus tetap dijaga dan dirawat, maka dengan itulah Indonesia ke depan akan menjadi Negara yang maju,” imbuhnya.
Selain itu Gifari juga mengingatkan agar Mahasiswa harus turut serta memilih calon pemimpin yang tidak terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.
Selajutnya Kabid Politik & Hubungan Luar Gema Bhinneka Tunggal Ika, Boy Agustinus menilai bahwa memang isu terkuat untuk Pilpres hingga kini adalah mengenai kejahatan pelanggaran HAM, karena dinilai sangat penting, seperti penculikan para aktivis.
“Ini menjadi fokus dan sorotan bagi para aktivis mahasiswa, sehingga menganjurkan rakyat Indonesia untuk tidak memilih capres yang terindikasi kejahatan pelanggaran HAM,” kata Boy.
Apalagi dunia aktivis mahasiswa juga memiliki cacatan sejarah kelam terhadap kasus pelanggaran HAM yang sangat terkenal adalah di tahun 1996-1998.
“Suara kita aktivis mahasiswa dari waktu ke waktu tidak akan pernah berubah, meski pemilu ataupun tidak, aktivis selalu konsisten untuk menolak capres yang terindikasi kejahatan pelanggaran HAM untuk menjadi Presiden,” paparnya.
Lanjut aktivis mahasiswa ini juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya bagi mereka yanh sudah memiliki hak suara untuk benar-benar memilih pemimpin yang tepat bagi bangsa dan negara.
“Kita mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa calon pemimpin yang akan dipilih itu harus diketahui latar belakangnya. Karena di mana saat ini ada capres yang terindikasi kejahatan pelanggaran HAM,” tuturnya.
Maka dari itu kata Boy, bahwa sebagai mahasiswa harus memilih secara cerdas siapa yang cocok untuk menjadi pemimpin 250 juta rakyat Indonesia yang beragam ini dan harus turut serta mensukseskan jalannya demokrasi Indonesia dengan aman dan damai.
Terakhir, Boy pun menegaskan bahwa Gema Bhinneka Tunggal Ika menyerukan kepada publik bahwa mereka sangat menolak keras Calon Presiden yang memiliki sejarah pelanggaran HAM.
“Bahwa kami sebagai mahasiswa atas dasar intelektualitas dan kesadaran menolak dengan tegas capres yang terindikasi melanggar HAM,” tutupnya. []
