Terlalu Mepet Masa Tenang, A.S Hikam Sarankan KPU Majukan Jadwal Debat Pamungkas

as hikam
Muhammad AS Hikam. [foto : istimewa]

Inisiatifnews – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya memajukan tanggal pelaksanaan debat Pilpres 2019 putaran terakhir. Soalnya, debat persis digelar di hari terakhir masa kampanye, yakni 13 April 2019. Setelahnya disusul masa tenang yakni pada 14 sampai 16 April 2019.

Debat Pilpres pamungkas yang terlalu mepet ini dinilai kurang efektif dan kurang mengakomodasi kepentingan capres-cawapres serta kepentingan publik sebagai pemilih.

Bacaan Lainnya

Penilaian ini diungkapkan pakar politik A.S Hikam dalam pernyataan kepasa inisiatifnews.com, Kamis (14/03/2019). KPU, kata Hikam, semestinya meninjau ulang dengan memberi jeda satu pekan. Dari semula diselenggarakan tanggal 13 April menjadi tanggal 8 atau 10 April.

Kenapa harus dimajukan? Diterangkan Hikam, pengaturan jadwal debat harus benar-benar efektif dan mampu mengakomodasi kepentingan capres, cawapres, dan calon pemilih. Sebab debat adalah medium pembelajaran dan pendidikan politik bagi warga negara, khusunya generasi muda.

Debat, kata Hikam, juga menjadi tolok ukur utama kapasitas dan kapabilitas paslon dalam mengkomunikasikan gagasan mereka, termasuk menjawab permasalahan yang muncul dari pemangku kepentingan, baik penyelenggara negara maupun warga negara. Karena pentingnya debat capres-cawapres ini, maka pengaturan jadwal debat harus mencerminkan semangat yang tinggi untuk memberi kesempatan kepada para capres dan cawapres melakukan persiapan dan pelaksanaan serta bagi rakyat untuk mencerna dan memahami inti pesan dalam debat.

“Debat adalah wahana bagi para paslon menunjukkan dan meyakinkan kepada rakyat Indonesia dan untuk mengetahui secara langsung, apa yang menjadi platform mereka jika terpilih menjadi presiden dan wapres nanti. Memajukan jadwal berarti memberi waktu dan jeda untuk pemilih mencerna dan melakukan pendalaman, termasuk mengikuti pandangan-pandangan yang muncul dari media arus utama dan media sosial mengenai isi perdebatan dan bagaimana kedua paslon menyampaikan isi tersebut,” papar A.S Hikam.

Jika debat terlalu dekat dengan hari pencoblosan, lanjut Hikam, sulit untuk menghindarkan kesan bahwa debat hanya formalitas dan bukan hal yang esensial dalam rangkaian pilpres.

“Jika pemilu merupakan pengejawantahan prinsip demokrasi, yaitu ‘dari dan oleh rakyat’, maka seluruh proses juga harus bisa mengakomodasi secara optimal prinsip tersebut. Karena itu, debat capres yang merefleksikan prinsip ‘dari dan oleh rakyat’ akan mengakomodasi kepentingan rakyat juga. Dalam hal ini, memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan refleksi, baik individu maupun kelompok, untuk menentukan pilihan setelah debat terakhir,” terang mantan Menteri Riset dan Teknologi Kabinet Persatuan Nasional era Presiden Gus Dur ini. (FMQ)

Temukan kami di Google News.

Pos terkait