Lelah Lima Tahun Sekali Terbelah, Muncul Wacana Jabatan Presiden 1 Periode 7 Tahun

Inisiatifnews – Publik lagi ramai ngomongin wacana masa jabatan presiden satu periode tujuh tahun, bukan lima tahun. Usulan ini sebenarnya sudah lama didengungkan. Wacana ini kembali dilemparkan setelah berbagai persoalan terjadi di pemilu serentak lima tahunan ini. Terutama pemilu serentak 2019 kali ini.

Politikus Partai Gerindra yang juga juru bicara Badan Pemenangan Nasional (PBN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade mengusulkan jabatan presiden dan wakil presiden hanya berlangsung satu periode, tetapi lama masa jabatannya ditambah menjadi tujuh tahun, bukan lima tahun.

Bacaan Lainnya

“Ini usulan pribadi saya, ya. Kalau saya masuk DPR besok, saya usulkan presiden hanya 1 periode. Presiden cukup 1 periode kita kasih 7 tahun,” kata Andre dalam sebuah diskusi di d’Consulate Resto & Lounge, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

Alasannya, agar presiden dan wakilnya dapat fokus bekerja untuk rakyat. Selain itu, presiden tak lagi pusing mikirin strategi politik agar menjabat kembali di periode berikutnya.

Sebab, melihat pemilu serentak 2019, banyak dugaan petahana mempertahankan kekuasaannya dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada .Andre menyebut ada indikasi keterlibatan pemerintah dan aparat dalam memenangkan salah satu pihak.

“Supaya apa? Supaya Presiden betul-betul bekerja untuk rakyat, memenuhi janjinya, bukan presiden itu berpikir bagaimana kalau Kapolri, Panglima TNI, Kasad, Kapolda-Kapolda, Danrem-Danrem, untuk bekerja memperkuat kekuasaannya dengan segala sumber daya. Ada indikasi di mana oknum-oknum aparat bermain, indikasi Kapolda memanggil caleg untuk jangan memasang foto Pak Prabowo, memanggil tokoh masyarakat untuk memenangkan Pak Jokowi, ada indikasi juga aparat memanggil bupati dan wali kota untuk memenangkan petahana,” tudingnya.

Sekadar diketahui, masa jabatan presiden tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7 ayat 1 berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Sementara pengamat Komunikasi Politik, Effendi Ghazali menyatakan, evaluasi total pemilu 2019 harus dilakukan, termasuk persoalan masa jabatan presiden. “Ke depan, ada baiknya periode jabatan hanya satu kali, misal selama tujuh tahun. Sehingga tidak akan pernah rematch atau calon presiden yang sama bertarung kembali,” ujar Effendi.

Pilpres 5 tahun sekali, bukan hanya mengakibatkan kelelahan fisik, tetapi terjadi kelelahan mental serat keterbelahan yang berlangsung secara nasional. “Bahwa gara-gara ini, bangsa terbelah sangat tajam. Sehingga konflik diwarnai hoax dan ujaran kebencian mejadi 100 persen dan,” tandasnya. (FMM)

Temukan kami di Google News.

Pos terkait