Ijtima Ulama Ke-3 Bahas Kecurangan Pemilu, Waketum MUI Sarankan Tempuh Jalur Hukum

Zainut Tauhid
Waketum MUI Pusat, KH Zainut Tauhid Sa'adi. [net]

Inisiatifnews – Sejumlah tokoh muslim akan kembali menggelar Ijtima Ulama ke-3 di Hotel Lor Inn Sentul Bogor, Rabu, 1 Mei besok. Agendanya, salah satunya membahas dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilihan umum serentak, khususnya pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Zainut Tauhid mengaku tak tahu agenda Ijtima Ulama ke-3 yang akan berlangsung besok. Namun, jika agenda yang akan dibahas adalah soal dugaan kecurangan pemilu 2019, alangkah baiknya dilakukan lewat kanal demokrasi dan hukum yang sudah ada.

Bacaan Lainnya

“Saya tidak tahu agenda Ijtima Ulama ke-3, kalau terkait dengan pemilu, kan tahapan pelaksanaan pemilu belum selesai. Kalau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan pemilu, kan ada mekanisme hukum yang harus kita patuhi,” kata Zainut Tauhid kepada Inisiatifnews.com Selasa (30/04/2019)

Artinya, apakah masih perlu diselenggarakan Ijtima Ulama ke-3? Bukankah akan semakin memanaskan dan meruncingkan suasana? “Iya (semakin membuat suasana panas dan meruncing). Tetapi bagaimanapun, mari kita kawal bersama proses dan tahapan pemilu tersebut sehingga tidak ada kecurigaan atau su’udzon,” tandas Zainut.

Senada dengan Kiyai Zainut Tauhid, Mantan Menteri Riset dan Teknologi Era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Prof. Muhammad A.S. Hikam juga menyarankan, kubu 02, khususnya bagi Prabowo Subianto dan Partai Gerindra, agar meninjau ulang rencana Ijtima Ulama ke-3.

Kata Prof. Hikam, tak masalah membahas evaluasi pemilu dan pilpres. Hanya saja, Prabowo dan Partai Gerindra mestinya memilih peserta yang lebih inklusif.

“Kalau mau buat forum untuk evaluasi Pilpres 2019, lebih positif dampak politiknya apabila pesertanya lebih inklusif,” ujar Prof Hikam yang juga pengamat politik dari President University ini.

Ini penting, agar tak terkesan ada dominasi faksi Islam politik di kubu 02, terutama Prabowo dengan partainya. Sebab, diingatkan Hikam, bagaimanapun juga, konstituen Prabowo dan Partai Gerindra adalah pluralistik, ideologinya pun nasionalis inklusif.

“Inklusifisme Prabowo dan Partai Gerindra akan jauh lebih bermanfaat bagi pengembangan sebuah front oposisi yang efektif vis-a-vis dengan pemerintah Pak Jokowi beserta parpol pendukungnya,” saran Hikam. (FMV)

Temukan kami di Google News.

Pos terkait