Minta LPSK Lindungi Saksi 02, BPN Lebay Deh

Majelis Hakim MK

Inisiatifnews – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (BPN) Jokowi-Ma’ruf, Ahmad Rafiq mengatakan, meski permohonan melindungi para saksi dijamin oleh undang-undang, namun permintaan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terlalu berlebihan. BPN, kata Ahmad Rofiq, seolah tengah memberi kesan penekanan seakan-akan ada persoalan yang membahayakan.

Padahal, kata Sekjen Partai Perindo ini, berdasarkan pengalaman, tak ada saksi mendapat intimidasi di setiap pemilu. Apalagi, situasi saat ini juga sudah sangat kondusif. Tidak panas dan genting apalagi membahayakan nyawa kelompok manapun.

Bacaan Lainnya

“Semua berjalan aman-aman saja. Saya ingin bertanya ya, yang menciptakan rasa tidak aman itu siapa? Jangan-jangan dibuat sendiri. Permintaan perlindungan LPSK lebay,” kata Rofiq kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/06/2019).

Sementara itu, Sekretaris Jendral PKPI, Verry Surya Hendrawan juga menentang permintaan perlindungan saksi karena diduga untuk memperlihatkan seolah-olah persidangan tidak aman dan aparat gagal memberikan jaminan keamanan.

“Seolah-olah bahwa memberikan keterangan yang jujur di persidangan menjadi hal yang berbahaya dan rawan. Kesan seperti itu harus sama-sama kita hindari,” sarannya.

Sebelumnya, Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjojanto (BW) meminta perlindungan saksi dan ahli dari LPSK kepada Mahkamah Kosntitusi (MK). Permohonan itu diajukan karena khawatir ada intervensi dari calon presiden (capres) petahana. Kata BW, petahana memiliki potensi menggunakan seluruh sumber dayanya. Alasan lainnya adalah ada potensi proses pemeriksaan di MK tidak bisa berlangsung seluas dan sebebas-bebasnya untuk mengakses keadilan.

Sedangkan, juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade akan bersurat ke MK. Keterlibatan LPSK, kata Andre, diperlukan untuk menjamin rasa aman bagi saksi dan ahli yang dihadirkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 untuk kepentingan pembuktian pada persidangan sengketa Pemilu 2019 di MK.

Hingga saat ini, sudah ada lebih dari 30 saksi yang bersedia membongkar bukti kecurangan Pilpres 2019. Namun, para saksi yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia ini, diklaim Andre, meminta jaminan keselamatan. Tak hanya bagi saksi, tim hukum BPN Prabowo-Sandiaga juga mendesak LPSK turut melindungi dan menjamin keamanan seluruh hakim MK. Ini dilakukan agar mereka tidak diintervensi dan diancam selama menyidangkan dan memutus sengketa Pilpres. (FBB)

Temukan kami di Google News.

Pos terkait