Yusril Ihza Mahendra: Putusan MK Final

Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra di Mahkamah Konstitusi. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Ketua tim kuasa hukum Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa proses pemilu 2019 khususnya Pilpres sudah selesai. Hal ini diakhiri dengan putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2019 pada hari Kamis (27/6) kemarin.

Namun sempat tersampaikan oleh Prabowo Subianto yang menyatakan ingin mencari kemungkinan langkah hukum lain untuk memperjuangkan kemenangannya itu. Yusril pun berpendapat bahwa tidak ada langkah hukum lain yang bisa ditempuh untuk menganulir putusan hakim MK dan hasil rekapitulasi berjenjang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahwa Joko Widodo dan KH Maruf Amin adalah Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2019-2024.

Bacaan Lainnya

“Putusan MK final dan mengikat semua pihak sehingga tidak ada lagi upaya banding yang ditempuh. Misalnya, pengajuan kembali (judicial review) atas keputusan MK,” kata Yusril di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2019).

Sementara itu, saat ini tinggal giliran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menuntaskan tugasnya dengan menggelar rapat pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan hasil Pilpres 2019.

“KPU hanya mengukuhkan kembali apa yang telah disampaikan sebelumnya tentang perhitungan terakhir,” ujarnya.

Perlu diketahui, bahwa Koordinator Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR) Abdullah Hehamahua dalam aksinya di sekitar kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat kemarin, menyampaikan bahwa pihaknya akan menempuh jalur hukum lain yakni menyeret kasus tentang Sistem Informasi Perhitungan (Situng) dan teknologi informasi (IT) berbasis komputerisasi milik KPU.

Jalur hukum yang dimaksud adalah melalui peradilan internasional yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), sehingga mahkamah internasional dapat mengambil tindakan untuk melakukan audit forensik terhadap sistem IT KPU tersebut.

Terkait dengan hal itu, Sekretaris tim kuasa hukum Jokowi-Maruf, Ade Irfan Pulungan memberikan saran kepada siapapun untuk memilih menghormati keputusan majelis hakim MK saja untuk memutus hasil persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.

[SOS]

Temukan kami di Google News.

Pos terkait