PSI Nilai Anies Yang Bersilat Lidah Soal Plafon Anggaran KUA-PPAS

rian ernest
Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest Tanudjaja.

Inisiatifnews – Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest Tanudjaja menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang menyebut pihak-pihak yang mempertanyakan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) justru dianggap penggiringan opini semata.

“PSI DKI Jakarta menyayangkan pernyataan Gubernur DKI yang mengatakan adanya penggiringan opini soal tidak transparannya anggaran DKI di masa Gubernur sekarang,” kata Ernest dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (15/10/2019).

Bacaan Lainnya

Ia justru mempertanyakan pula apakah sikap kritis dan kontrol dari publik termasuk PSI diacuhkan begitu saja oleh Gubernur.

“Apakah bila PSI berbicara fakta transparansi anggaran, Gubernur menganggap ini hal yang receh?,” sambungnya.

Rian mengatakan PSI sudah bersurat secara resmi kepada jajaran Anies untuk membuka dokumen KUA-PPAS sejak Jumat (9/8) lalu. Dan sayangnya, “surat cinta” dari PSI pun tak kunjung mendapatkan balasan yang menggembirakan soal transparansi tersebut.

Dia mengatakan anggota DPRD DKI dan publik masih buta anggaran 2020. Padahal, lanjutnya, ada anggaran hampir Rp 100 triliun yang harus dipelototi. PSI meminta Anies membuka dokumen KUA-PPAS 2020.

Selain itu, Rian Ernest pun mengharapkan agar Anies Baswedan tidak hanya menuduh pihak yang mempertanyakan KUA-PPAS dengan sebutan bersilat lidah. Namun membuka saja dokumen itu kepada publik agar benar-benar transparan.

“Jadi daripada bersilat lidah menyuarakan penggiringan opini, lebih baik hari ini Gubernur membuka dokumen KUA-PPAS kepada publik. Tenggat waktu pembahasan sudah tinggal 6 minggu saja,” ujarnya.

Perlu diketahui, bahwa Anies menganggap suara yang menyinggung soal KUA-PPAS hanyalah penggiringan opini semata.

“Udahlah itu penggiringan opini yang nggak sehat, jadi sudahlah. Cukup ya,” kata Anies di Jakarta, Senin (14/10).

Bagi Anies, dirinya bukan tidak transparan soal isu tersebut. Namun ia mengatakan rinciannya masih harus dibahas dengan DPRD DKI Jakarta.

Kemudian sebelumnya pula, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan membuka pembahasan KUA-PPAS dilakukan secara live dan bisa ditonton oleh masyarakat luas.

“Pembahasannya saya minta live oleh Bappeda ditayangi,” ujar Saefullah, di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (11/10).

Dia menyebut, pembahasan KUA PPAS dilakukan poin per poin. Selanjutnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut juga akan ikut menjelaskan dalam pembahasan tersebut.

“Terus apa yang dibahas point 1, 2, 3, 4 apa judulnya. Apa yang diragukan di sini, isinya buka, nanti kepala dinas SKPD jelaskan maksudnya untuk apa-apa,” tuturnya. []

Pos terkait