Komnas HAM Harap Jokowi Prioritaskan Papua di Periode Kedua

Amiruddin Komnas HAM
Komisioner Komnas HAM, Amiruddin. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Komisioner Komnas HAM, Amiruddin menilai bahwa persoalan di Papua tidak bisa dilakukan oleh masing-masing lembaga negara. Perlu adanya sinergitas dan kesinambungan antar lembaga.

“Ke depan kita harap, bahwa memang dibutuhkan koordinasi kerja yang terorganisir dan sinkron antar instansi pemerintah. Agar setiap peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terulang lagi,” kata Amiruddin dalam konferensi persnya tentang kasus Wamena, di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).

Bacaan Lainnya

Selain itu, peran kepala negara juga penting untuk menyikapi persoalan Papua itu. Salah satunya adalah sentuhan dalam program-program prioritas.

Apalagi kata Amiruddin, hari Minggu (20/10) besok, Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024 yakni Joko Widodo dan KH Maruf Amin akan dilantik.

Ia pun berpesan agar Presiden Jokowi dalam kabinet baru di periode keduanya itu memberikan porsi untuk program Papua dalam jangka 3 bulan pertamanya.

“Kami komnas HAM harap 3 bulan pertama kabinet Jokowi baru itu ada 1 yang memberikan perhatian kepada Papua. Ada langkah-langkah yang terukur dari pemerintah untuk sikapi Papua,” ujarnya.

“Makanya Komnas HAM selalu menjalin komunikasi dengan semua pihak dan kelompok agar kami mendapat inside,” imbuh Amiruddin.

Selanjutnya, Komisioner bidang Pemantauan dan Penyelidikan ini juga mengharapkan agar Presiden Joko Widodo membuka ruang yang luas kepada masyarakat Papua untuk mendengar dan berdialog dengan mereka.

“Kita tidak bisa memilih dan menujuk kelompok mana saja yang berhak bertemu dengan Presiden. Tapi Pak Presiden dan kabinetnya harus membuka ruang luas pada semua kelompok agar dialog dapat berjalan,” tuturnya.

Dan apabila nantinya Presiden Jokowi memilih untuk menunjuk dan mengutus seseorang atau beberapa orang agar bisa menjadi penyambung pemerintah dengan masyarakat Papua, Komnas HAM akan sangat senang. Dan Amiruddin mengatakan bahwa pihaknya akan membuka komunikasi dengan siapapun utusan Presiden itu.

“Kalau pak Presiden mau tunjuk satu atau beberapa orang untuk sikapi masalah Papua, maka kami Komnas HAM akan bicara dengan orang tersebut,” tutupnya. []

Pos terkait