PB SEMMI Tolak Pemusnahan 20 Ribu Ton Besar Bulog

Beras Bulog
Foto : Istimewa

Inisiatifnews – Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Bintang Wahyu Saputra mengecam Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) yang melakukan pemusnahan terhadap 20.000 ton beras yang disimpan di gudang penyimpanan Bulog.

“Saya meminta Budi Waseso selaku direktur utama Perum Bulog untuk bertanggung jawab atas kesalahan dalam mengelola dan berakibat perum Bulog rugi 20.000 ton dengan uang senilai Rp 167 miliar,” kata Bintang dalam keterangannya, Sabtu (7/12/2019).

Bacaan Lainnya

Bintang meminta menteri keuangan juga menolak ganti kerugian atas kesalahan perum Bulog dalam mengelola beras yang mengakibatkan 20.000 ton beras akan membusuk itu.

“Tidak hanya meminta menteri keuangan untuk tidak memberikan uang ganti rugi, kami pun mendesak KPK, BPK dan kejaksaan memeriksa dan mengadili secara detail kerugian 20.000 ton beras akibat salah pengelolaan atau terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oknum oknum rente ekonomi atau mafia pangan,” jelasnya.

Perihal kerugian, lanjut Bintang, Budi Waseso adalah pihak yang paling bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang dialami perum Bulog yang mengakibatkan 20.000 ton beras dibuang sia-sia, apalagi di tengah kondisi rakyat banyak yang masih kelaparan, sehingga perlu ada pertanggungjawaban di mata hukum.

“Sebagai bentuk pertanggungjawaban akibat tidak becusnya Perum Bulog mengelola beras, kami meminta presiden mengganti seluruh pejabat di perum Bulog, khususnya Dirut Budi waseso sebagai sanksi kesalahan fatal dalam pengelolaan yang mengakibatkan perum Bulog merugi ratusan miliar rupiah dan terancam bangkrut,” ujarnya.

Selain itu, tambah Bintang, Perum Bulog untuk tidak menjual kembali ataupun memberikan secara gratis beras 20.000 ton yang ditengarai sudah busuk dan tak layak konsumsi kepada masyarakat.

“Jika masih saja diperjualbelikan atau dibagi-bagikan kepada masyarakat, kami akan melaporkan Perum Bulog kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia dan Kementerian Kesehatan karena telah merugikan konsumen, yakni masyarakat Indonesia,” tutup Bintang. []

Temukan kami di Google News.

Pos terkait