PKPU Baru Terbit, Eks Koruptor Boleh Nyalon Kepala Daerah

KPU
Gedung KPU RI. [istimewa]

Inisiatifnews – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang baru untuk menentukan aturan main dalam proses pemilihan umum di Indonesia.

PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota tersebut ditetapkan oleh Ketua KPK Arief Budiman pada tanggal 2 Desember 2019.

Bacaan Lainnya

Seperti yang dikutip Inisiatifnews.com dalam regulasi baru KPU tersebut, mantan terpidana korupsi masih diberikan keleluasaan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu sebagai calon Kepala Daerah.

Hal ini termaktub di dalam Pasal 4 ayat 1 butir (g) PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Di dalam ketentuan itu, eks narapidana boleh mencalokan diri dengan syarat sudah selesai seluruh proses hukum yang dijeratkannya dan berkewajiban untuk terbuka dan mengumumkan riwayatnya.

“Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang,” tulis dalam PKPU tersebut.

Secara spesifik, kejahatan yang dikecualikan untuk diperbolehkan menjadi peserta pemilu adalah para eks narapidana dengan kejahatan narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Selain dua kasus tersebut, maka siapapun diperkenankan untuk menjadi peserta pemilu.

“Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak,” tulis Pasal 4 ayat 1 butir (h).

Meskipun di dalam Pasal 4 tersebut masih memberikan kelonggaran terhadap eks narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai peserta pemilu, namun di dalam Pasal 3A ayat 3, PKPU memberikan imbauan kepada seluruh Partai Politik yang ikut menjadi peserta pemilu untuk mengutamakan sosok yang bersih dari riwayat kejahatan tindak pidana korupsi di dalam seleksi internal mereka.

“Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi,” tulisnya.

Dan ini juga diperkuat lagi di Pasal 3A ayat 4. “Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi,” lanjutnya. []

Download PKPU Nomor 18 Tahun 2019

Temukan kami di Google News.

Pos terkait