Inisiatifnews – Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke perairan Natuna Utara manjur juga. Seperti diketahui, Pesiden Jokowi bersama rombongan berkunjung ke Natuna, Rabu (08/01/2019), merespon konflik perairan Natuna Utara dengan China yang kian memanas.
Jokowi menekankan, Indonesia memiliki hak berdaulat terhadap sumber daya laut di Natuna Utara. Presiden juga menegaskan, Natuna adalah bagian dari NKRI.
Usai Presiden Jokowi turun langsung, puluhan kapal nelayan dan cost guard China minggat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, kapal penjaga laut atau coast guard milik Cina, beserta kapal nelayan Cina, sudah tidak berada di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.
“Sekarang di perairan Natuna, di area yang kemarin diributkan, sudah tidak ada lagi coast guard China maupun nelayan China. Sudah keluar,” kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat Kamis (09/01/2019).
Mahfud MD mengimbau, seluruh pihak tak perlu mempeributkan lagi persoalan masuknya kapal dan nelayan China di perairan Natuna Utara.
Selanjutnya, Mahfud MD menyebut, ke depan perairan Natuna Utara diisi dengan kegiatan sosial ekonomi. Salah satunya dengan mengerahkan ratusan nelayan Indonesia untuk dikirim ke perairan Natuna Utara.
Pernyataan Mahfud diperkuat Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Sisriadi. Mayjen Sisriadi meyakinkan, kapal nelayan maupun kapal coast guard berbendera China sudah hengkang dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara.
Kapal-kapal China itu minggat usai Presiden Jokowi bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkunjung ke sana. “Dengan amatan dari TNI AU melalui udara, mereka kapal-kapal China yang melakukan ilegal fishing sudah keluar dari ZEE kita pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna,” kata Sisriadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (09/01/2019).
Diungkapkannya, kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna memberikan pesan tegas ke Pemerintah China di Beijing terkait konflik di perairan Natuna Utara. Kunjungan Presiden Jokowi langsung direspon dengan cermat oleh pemerintah China.
Mayjen Sisriadi menyatakan, tugas TNI di perairan Natuna sekadar membantu tugas diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pemerintah China. Jajaran TNI juga rutin mengusir nelayan berbendera China keluar dari ZEE Indonesia di perairan Natuna. “Tindakan kita sudah sesuai prosedur mengusir mereka. Berulang-ulang dan tak pernah capek,” tandasnya.
Sebelumnya, China mengklaim Perairan Natuna Utara sebagai wilayahnya mengacu Nine Dash-Line atau sembilan garis batas imajiner. Indonesia tegas menolak klaim tersebut lantaran tidak berlandaskan hukum internasional yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. (FMM)
