IPW Puji Kapolri Angkat Agus Rahardjo Jadi Penasehat

Neta S Pane
Ketua Presidium Indonesian Police Watch, Neta S Pane.

Jakarta, Inisiatifnews.com – Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane menyampaikan aspirasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang mengangkat mantan Ketua KPK Agus Rahardjo sebagai Penasehat Ahli Kapolri.

Menurutnya, keberadaan Agus di lingkaran Polri dianggap baik karena dinilai memiliki integritas dalam pemberantasan korupsi dan penanggulangan mafia kasus di kalangan korps Bhayangkara itu.

Bacaan Lainnya

“Agus diharapkan bisa membuat Polri membersihkan dirinya dari aksi korupsi, pungli, mafia kasus, mafia jabatan maupun mafia proyek,” kata Neta dalam keterangan persnya, Jumat (24/1/2020).

Selain itu, Neta juga menaruh harapan besar agar keberadaan Agus juga bisa membuka akses kepada KPK untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para jenderal maupun perwira Polri yang korup. Sebab keberadaan Agus juga tak lebih sebagai pajangan di tengah masih berkembanya persepsi buruk masyarakat terhadap Polri.

“Jika tidak bisa membersihkan Polri sebaiknya Agus mundur saja sebagai Penasehat Ahli Kapolri,” tandasnya.

Perspektif Penasehat Ahli Kapolri

Perlu diketahui, bahwa posisi penasehat ahli Kapolri bukanlah hal baru bagi dunia kepolisian di negeri ini. Dari waktu ke waktu, Kapolri kerap memiliki penasehat ahli. Namun saat ini kapolri Idham Azis mengangkat 17 penasehat ahli terdiri dari berbagai kalangan ahli.

Berikut adalah daftar 17 pansehat ahli Kapolri ;

1. Ahli Kapolri Bidang Penanganan Korupsi : Agus Rahardjo
2. Ahli Kapolri Bidang Hukum : Indriyanto Seno Adji
3. Ahli Kapolri Bidang HAM : Hendardi
4. Ahli Kapolri Bidang HAM : Nur Kholis
5. Ahli Kapolri Bidang HAM : Ifdhal Kasim
6. Ahli Kapolri Bidang Ilmu Politik : Indria Samego
7. Ahli Kapolri Bidang Hukum Pidana : Chaerul Huda
8. Ahli Kapolri Bidang Sosiologi : Fachry Aly
9. Ahli Kapolri Bidang Keamanan dan Politik : Muradi
10. Ahli Kapolri Bidang Politik : Hermawan Sulistyo
11. Ahli Kapolri Bidang Kepolisian : Sisno Adiwinoto
12. Ahli Kapolri Bidang Informasi Teknologi : Adi Indrayanto
13. Ahli Kapolri Bidang Komunikasi Publik : Fahmi Alamsyah
14. Ahli Kapolri Bidang Tata Negara : Refly Harun
15. Ahli Kapolri Bidang Ekonomi : Wildan Syafitri
16. Ahli Bidang Pergerakan Kepemudaan : Andy Soebjakto Molanggato
17. Ahli Bidang Pergerakan Bidang Media Sosial : Rustika

Walaupun memberi apresiasi pada Idham, IPW juga melihat pengangkatan begitu banyak penasehat ahli seakan menunjukkan Idham sebagai Kapolri hendak show of force bahwa dirinya didukung begitu banyak pakar. Dan ini sekaligus menjadi tantangan besar bagi 17 penasehat ahli Kapolri untuk bekerja maksimal di tengah jenjang waktu masa bhakti Idham Azis yang terbatas itu.

“Yang jadi pertanyaan, dalam masa tugas yang tinggal setahun lagi, sejauh mana ke 17 penasehat ahli itu bisa bekerja efektif membantu Idham,” ujarnya.

“Apalagi, Selama ini keberadaan penasehat ahli di lingkungan Kapolri lebih banyak sebagai pajangan. Sebab di internal polri sendiri sebenarnya sudah cukup banyak staf ahli Kapolri, yang terdiri dari jenderal bintang satu dan dua,” tambahnya.

Selain itu di lingkungan polri sendiri ada enam jenderal bintang tiga. Sehingga keberadaan 17 Penasihat ahli Kapolri itu bisa membuat tumpang tindihnya kinerja di polri, terutama dengan staf Kapolri yang berpangkat jenderal bintang tiga, dua dan satu.

“Bukan mustahil mereka akan bertanya, apa sesungguhnya pekerjaan mereka sekarang ini dengan keberadaan begitu banyaknya Penasehat Ahli Kapolri,” tandasnya.

Tidak hanya itu saja, bahkan keberadaan banyak penasehat ahli kapolri bisa juga menuai opini negatif bahwa para jendral polri yang selama ini bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) ternyata tidak dipercaya, sehingga Kapolri harus dibackup lagi dengan begitu banyak penasehat ahli. Hingga bisa jadi muncul opini bahwa banyaknya penasehat ahli ini juga semakin menunjukkan bahwa polri sekarang ini lebih doyan membuat organisasinya menjadi obesitas, ketimbang membuat organisasi yang ramping, efisien dan efektif.

“Akibat makin obesitasnya organisasinya, semangat polri ini terlihat tidak sejalan dengan semangat presiden Jokowi yang selalu mengatakan akan menghapus sejumlah posisi eselon di lembaga pemerintahnya agar pemerintahan efisien dan efektif,” terang Neta. [NOE]

Temukan kami di Google News.

Pos terkait