Rektor Paramadina Harap Stakeholder Dilibatkan Bahas Omnibus Law di DPR

firmanzah
Rektor Universitas Paramadina, Prof Firmanzah.

Inisiatifnews.com – Rektor Universitas Paramadina, Prof Firmanzah berpesan kepada pemerintah dan DPR RI untuk tidak mengabaikan seluruh stakeholder khususnya mereka yang terdampak dalam regulasi Omnibus Law cluster Ketenagakerjaan.

“Saya harap di DPR, elemen-elem yang concern pada omnibus law bisa diundang. Khususnya di sektor cipta lapangan kerja untuk mendapatkan masukan dan perbaikan-perbaikan di dalamnya,” kata Firmanzah dalam sesi diskusi di bilangan Pramuka, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020).

Bacaan Lainnya

Karena ketika regulasi itu sampai diputuskan menjadi Undang-undang dan sudah mendapatkan nomor, maka setiap warga negara harus patuh pada Undang-undang yang baru itu. Maka dari itu pematangan di dalam penyusunan Undang-undang itu pun sangat penting sehingga semua pihak bisa menerima dan memakluminya.

“Kalau RUU sudah diketok dan diberikan nomor, maka sebagai warga negara yang baik adalah mengikutinya,” ujarnya.

Sementara itu, Firmanzah juga menitip pesan kepada pemerintah dan parlemen yang akan menerbitkan Omnibus Law, agar persoalan-persoalan yang mendegradasi pemeliharaan lingkungan tidak terjadi di dalam regulasi itu. Salah satu yang disorotinya adalah persoalan Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

“Jangan sampai hanya kejar investasi semuanya dipangkas. Misal amdal, bagaimana nasib amdal di omnibus law. Serikat pekerja juga harus diajak diskusi,” tuturnya.

Sejauh ini, ia juga meyakini bahwa niat pemerintah dalam upaya penerbitan omnibus law adalah untuk mengejar percepatan ekonomi menjadi lebih baik lagi.

“Omnibus Law adalah tujuannya untuk mencoba mengaddress tranformasi ekonomi lebih cepat. Seberapa cepat ya urusan lain tapi niatnya memang untuk mengaddress itu semua,” paparnya. []

Temukan kami di Google News.

Pos terkait