Inisiatifnews.com – Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago meminta kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk menindak para oknum penyebar isu SARA dan hoaks tanpa pandang bulu, khususnya di dalam konteks Pilkada 2020 mendatang.
“Saran saya kepada Kominfo, sanksinya harus dipertegas, jangan hanya orang-orang yang kritisi pemerintah saja sementara yang pro pemerintah tidak (ditindak),” kata Irman dalam diskusi publik bertemakan “Mewaspadai Hoaks dan SARA Jelang Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020” oleh The Jakarta Institute di Hotel Sofyan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2020).
Ia meminta agar penindakan harus dijalankan dengan tegas dan adil. Hal ini untuk menjauhkan stigma negatif publik terhadap pemerintah bahwa pemerintah tidak adil dalam menegakkan hukum.
“Baik yang kritisi pemerintah maupun yang tidak kritisi pemerintah (jika melanggar harus ditindak), jangan sampai ada kata-kata tebang pilih,” ujarnya.
Selama ini diakuinya banyak program-program pencegahan dan penindakan hoaks dan SARA dilakukan oleh pemerintah. Hanya saja ia tak mau itu hanya sebatas polesan narasi saja sementara fakta penindakannya justru tidak jelas dan tidak tegas.
“Jangan hanya lips service saja, percuma programnya bagus-bagus tapi sanksinya nggak jelas,” tegas Irma.
Selain itu, Irma juga berharap kepada seluruh pemangku media baik median konvensional alias media mainstream dan media non konvensional agar ikut bertanggungjawab untuk menghalau penyebaran narasi hoaks dan SARA.
“Media punya tanggungjawab moral untuk ikut menjaga keutuhan NKRI agar tidak terjadi kerusuhan dan kegaduhan di masyarakat, (caranya) dengan tidak menyampaikan informasi yang tidak terkonfirmasi (kebenarannya),” tuturnya.
Lebih lanjut, Irma juga mengatakan bahwa isu SARA dan hoaks masih cenderung menjadi jajanan empuk di era perkembangan teknologi informasi dalam konteks momentum Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini disebutkannya lantaran banyak pengguna internet dan masyarakat luas tahu agama tapi tak paham ilmunya.
“Kenapa SARA masih laku dan banyak orang menggunakan itu dengan tidak bertanggungjawab. Karena banyak masyarakat Indonesia yang pandai agama tapi tidak punya ilmu atau ilmunya kurang. Makanya radikalisme negatif bisa terjadi,” pungkasnya.
Salah satu cara agar isu hoaks alias berita bohong dan fitnah serta konten SARA tidak merusak iklim demokrasi di Indonesia dan memecah belah bangsa dan umat, Irman meminta agar ada langkah preventif dan represif.
“Bagaimana cara politik identitas dan turunannya tidak menggunakan hoaks dan SARA. (Lakukan) sosialisasi pada masyarakat harus diberikan. Kemudian soal regulasi yang ketat dari KPU Bawaslu aparat keamanan khususnya polisi,” tutur Irma lagi.
Sosialisasi yang dimaksud adalah tentang bahaya berita hoaks dan SARA yang konteksnya berisi ujatan kebencian dan fitnag, serta apa dampak hukum yang bisa dijatuhkan sebagai sebuah konsekuensi logis terhadap pelanggaran tersebut.
Serta penegakan hukum yang jelas dan tegas dari lembaga terkait baik penyelenggara pemilu maupun pengawas pemilu.
“Yang penting juga adalah pengawasan kawan-kawan aktivis yang netral tentunya. Kalau itu bisa kita lakukan tentu pilkada 2020 bisa lepas dari politik identitas yang turunannya hoaks dan SARA,” tukasnya. [NOE]
