Atasi Persoalan Rakyat, GSBI : Jalankan Land Reform Sejati dan Industrialisasi Nasional

GSBI
Aksi Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI).

Inisiatifnews.com – Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) menilai bahwa persoalan bangsa saat ini khususnya kaum buruh dan masyarakat kecil adalah karena tidak jalannya reforma agraria dan industrialisasi nasional.

“GSBI meyakini bahwa semua masalah yang dihadapi kaum buruh dan rakyat Indonesia khususnya kaum perempuan Indonesia saat ini, akan dapat diatasi jika dijalankannya land reform sejati dan industrialisasi nasional,” kata ketua umum DPP GSBI, Rudi HB Daman, Minggu (8/3/2020).

Bacaan Lainnya

Menurut Rudi, reforma agraria menjadi sumber utama bagaimana sistem pertanian bisa unggul di tanah air.

“Karena land reform sejati menjadi pondasi dasar untuk melenyapkan sistem pertanian terbelakang dan monopoli sumber kekayaan alam oleh imperialis dan kaki tangannya,” ujarnya.

“Sehingga memiliki cadangan untuk membangun industri nasional yang mandiri dan ketersediaan pangan yang memadai bagi rakyat,” imbuh Rudi.

Kemudian tentang industrialisasi nasional ini, Rudi HB Daman menyebutkan bahwa menjalankan roda industri di dalam negeri tidak melulu mengandalkan investor luar negeri apalagi sampai ketergantungan dengan utang.

“Industrialisasi nasional yang dibangun tanpa harus bergantung pada investasi asing, bahan baku impor dan pasar ekspor. Ini akan menjadikan Indonesia memiliki cadangan modal yang berlimpah untuk dapat membangun kemandirian bangsa dan kesejahteraan bagi rakyat,” jelasnya.

Selain itu, Rudi juga menyebutkan bahwa nasib buruh akan baik-baik saja ketika pemerintah dan pihak pemberi kerja memberikn akses upah yang layak bagi mereka.

“Upah akan sesuai dengan tingkat kebutuhan
hidup buruh dan keluarga,” paparnya.

Terlebih lagi, ketika pemerintah Indonesia mampu menghadirkan akses kesempatan kerja bagi masyarakat dengan tetap memberikan kepastian kerja.

“Ketersediaan lapangan kerjan akan dibuka seluas mungkin dan juga jaminan kepastian kerja,” tambahnya.

Hal ini disampaikan Rudi, bahwa kepentingan masyarakat Indonesia harus benar-benar bisa diakomodir oleh negara melalui pemerintah sebagai pengelola kekuasaan.

“Seluruh aspek mengenai kepentingan umum baik itu pendidikan, kesehatan, perumahan, jaminan sosial sepenuhnya menjadi tanggungan Negara,” tegasnya. [NOE]

Temukan kami di Google News.

Pos terkait