Dinilai Gagal, Gerakan Tarik Mandat Laporkan Bupati dan Wakil SBT

Koordinator Gerakan Tarik Mandat, Fadli Rumakefing saat bertemu dengan pihak Kementerian Dalam Negeri. [foto : Inisiatifnews]

Jakarta, Inisiatifnews.com – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Tarik Mandat siang tadi menyambangi Kantor Kementerian Dalam Negeri dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI).

Dalam aksinya itu, mereka melaporkan Abdul Mukti Keliobas sebagai Bupati Seram Bagian Timur (SBT) dan Fachri Husni Alkatiri yang juga sebagai Wakil Bupati SBT.

Bacaan Lainnya

Koordinator aksi, Fadli Rumakefing menilai bahwa keduanya dianggap gagal dalam memimpin Kabupaten di Provinsi Maluku itu.

“Fachri Husni Alkatiri yang juga menantu dari Fahmi Idris atau suami dari Fahrina Idris ini kami anggap gagal sebagai Wakil Bupati Seram Bagian Timur,” kata Fadli Rumakefing dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/3/2020).

Selain dianggap gagal, Fadli juga menduga kuat bahwa Fachri adalah agen Wahabi.

“Karena dari hasil penelusuran kami tidak ada profil lengkap SD sampai kuliah, tidak ada di Wikipedia dan lembaga negara, terkait dengan sepak terjang Fachri Husni Alkatiri,” ujarnya.

Selanjutnya, Fadli juga menyebut bahwa persoalan lemahnya kinerja Bupati dan Wakil Bupati SBT tersebut juga perlu disangsikan.

“Tuntutan kami ini juga terkait dengan persoalan dugaan praktik KKN. Kamudian persoalan dana desa, sollar cell, APBD, APBN, APBN-P, dan PKH,” terang Fadli.

Kemudian, persoalan anggaran pembangunan Ibu Kota Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) juga disebut Fadli belum juga terealisasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tertanggal 18 Desember 2003.

“Padahal, pemkab SBT telah mengalokasikan anggaran sejak 2010-2012 sebesar Rp 50 Miliar untuk program itu, namun belum juga direalisasikan pembangunannya serta peruntukan anggaran juga tidak tepat sasaran dan tidak realistis,” pungkasnya.

Tidak hanya itu saja, Fadli juga menyebut bahwa kebijakan birokrasi, penggelolaan birokrasi dan infrastruktur serta kebijakan pelayanan publik di SBT sepanjang kepemimpinan keduanya juga dianggap bobrok.

Oleh karena itu, Fadli mendesak agar Menteri Dalam Negeri memanggil dan memeriksa kedua pejabat negara di Kabupaten SBT itu.

“Kami mendesak Mendagri Tito Karnavian dan meminta Mabes Polri segera panggil dan periksa Bupati dan Wakil SBT,” tegas Fadli.

Kemudian Mahasiswa dari Indonesia Timur itu juga meminta agar Mendagri Tito Karnavian segera mencabut mandat Abdul Mukti dan Fachi Husni dari jabatannya.

“Mendesak Tito Karnavian segera cabut mandat Abdul Mukti Keliobas dan Fachri Husni Alkatiri,” imbuhnya. [RED]

Temukan kami di Google News.

Pos terkait