Bank Pemerintah Disarankan Beri Contoh Lakukan Relaksasi Bayar Kredit

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi.

Inisiatifnews.com Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI, Achmad Baidowi memberikan dorongan kepada pemerintah pusat agar memerintahkan para bank BUMN untuk memberikan relaksasi kepada para nasabah untuk tidak membayarkan kredit mereka selama wabah pandemik coronavirus disease (Covid-19) berlangsung.

Hal ini dinilai pria yang karib disapa Awiek itu karena kondisi keuangan para nasabah dalam situasi krisis kesehatan seperti saat ini.

Bacaan Lainnya

“Dengan perekonomian saat ini masyarakat kesulitan membayar cicilan motor, kredit bulanan rumah sederhana, kredit UMKM dan lainnya. Pemasukan mereka jauh menurun dalam dua bulan terakhir, sementara beban cicilan dan biaya hidup masih tetap,” kata Awiek dalam siaran persnya yang diterima Inisiatifnews.com, Minggu (5/4/2020).

Saat ini sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan cicilan kredit selama 6 bulan, namun masyarakat masih belum bisa menikmatinya. Saat ini masyarakat masih belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan keringanan tersebut. Apakah setelah pidato presiden terkait stimulus disampaikan, masyarakat terdampak corona secara otomatis sudah tidak perlu membayar kredit selama enam bulan.

“Kami meminta agar sektor perbankan, khususnya Bank BUMN menjalankan kebijakan pemerintah dalam hal menunda pembayaran kredit bagi debitur yang mengalami dampak akibat corona,” tuturnya.

“Karena selama ini masyarakat masih belum bisa menikmati kebijakan yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu tersebut,” imbuh Awiek.

Anggota Komisi VI DPR RI ini pun menilai seharusnya para bank pemerintah bisa menjadi contoh dalam menerapkan kebijakan presiden tersebut di tengah-tengah masyarakat.

“Jika harus ada syarat yang perlu dipenuhi debitur, mereka harus melakukan sosialisasi dengan baik dan mempermudah prosesnya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah yang dinilai bisa membantu masyarakat di tengah kondisi sulit seperti ini akan selalu didukung oleh DPR. Salah satunya dengan mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Stimulus Presiden Jokowi

Perlu diketahui, bahwa Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan skema relaksasi kepada masyarakat yang memiliki tanggungan kredit.

“Terhadap tukang ojek dan sopir taksi yang mengambil kredit sepeda motor atau mobil, serta nelayan yang sedang memiliki kredit perahu, mereka tidak perlu khawatir,” kata Presiden.

Bahkan kelonggaran ini diberikan Presiden selama satu tahun masa jeda.

“Terhadap mereka, ada kelonggaran berupa relaksasi pembayaran bunga dan angsuran selama satu tahun,” imbuhnya.

Kebijakan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit untuk mereka yang terdampak virus Corona Covid-19. Aturan itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.3/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Dalam POJK tersebut diatur mengenai kelonggaran cicilan kredit selama satu tahun untuk kredit UMKM, pengemudi ojek online serta pekerja informal yang berdampak akibat virus Corona.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, kelonggaran insentif tersebut penting bagi mereka yang sudah tidak ada lagi pendapatan di tengah pandemi virus Corona. Dengan demikian skema restrukturisasi bisa menjadi lancar dan diharapkan dapat membantu masyarakat.

“Ada dua kepentingan, tidak memberatkan para peminjam yang sudah tidak memiliki pendapatan, ini akan memudahkan mereka sementara sambil bisa sampai usaha pulih kembali paling lama setahun,” kata Wimboh dalam video conference, di Jakarta Selasa (1/4).

Tiap perbankan bisa melakukan penangguhan lebih cepat daripada yang diatur pemerintah selama satu tahun. Dengan catatan tetap melihat kondisi ekonomi para nasabah atau debitur.

Oleh karena itu OJK mengimbau bagi masyarakat yang bisa membayar dan memiliki uang kecukupan maka tetap menjalankan kewajibannya untuk membayar. Sementara bagi kredit yang sampai dengan Rp 10 miliar ada skema yang disebut boleh membayar apabila mampu.

“Ini kita sebut penilaian kolektibilitas satu pilar ini boleh lancar, dalam kategori lancar akhirnya perbankan tidak harus membentuk cadangan atau provisi, sehingga tidak memberatkan segi permodalan perbankan. Jadi dua sisi bahwa adalah baik peminjam dan memberikan pinjaman mendapatkan insentif mengenai hal ini,” kata dia. [NOE]

Pos terkait