PPP Sayangkan Pelonggaran Transportasi Oleh Menhub di Tengah PSBB

achmad baidowi
Anggota Badan Legislasi DPR RI dan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi (Awiek).

Inisiatifnews.com – Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi menyayangkan kebijakan pelonggaran moda transportasi oleh Kementerian Perhubungan di tengah masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurutnya, kebijakan Menteri Budi Karya Sumadi itu justru akan mengacaukan tujuan dari PSBB yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memutus mata rantai penyebaran virus Korona.

“Diperbolehkannya perjalanan ataupun transportasi baik udara, laut dan udara mengangkut orang jelas membuat pelaksanaan PSBB di sejumlah daerah menjadi tidak maksimal,” kata Baidowi dalam siaran persnya yang diterima Inisiatifnews.com, Jumat (8/5/2020).

Bacaan Lainnya

Pria yang karib disapa Awiek itu memandang bahwa dalih Menteri Perhubungan yang tidak akan mengubah aturan pembatasan akses mobilitas transportasi di tengah pandemik hanya bagian dari olah kata semata. Karena pada substansinya adalah membolehkan orang melakukan mobilitas lintas daerah.

“Dalih Menhub bahwa tidak ada perubahan aturan hanya penjabaran aturan, hanyalah retorika belaka sebab substansinya sama bahwa perjalanan orang diperbolehkan,” ujarnya.

Dengan perubahan pelaksanaan kebijakan semacam itu, ia justru khawatir masyarakat akan bingung dan cenderung abai terhadap pelaksanaan PSBB.

“Pelaksanaan yang berubah-ubah tersebut membuat masyarakat bingung dan terkesan ketidaktegasan dalam menerapkan sejumlah aturan,” imbuhnya.

Anggota Komisi VI DPR RI itu menilai jika alasannya untuk pebisnis atau pejabat, seharusnya bisa dipetakan di waktu-waktu tertentu, bukan dilonggarkan seperti yang saat ini diterapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

“Seberapa banyak mereka tersebut? Bukankah bisa di-cluster perjalanan pada waktu-waktu tertentu, tidak dibebaskan waktunya seperti sekarang,” tandasnya.

Apalagi mengingat pengalaman yang terjadi di lapangan, tingkat kesadaran masyarakat untuk aktif melapor terkait Covid-19 tentu akan menyulitkan deteksi penyebaran.

“Maka, dengan adanya kelonggaran akses transportasi ini, harus diwaspadai gelombang II penyebaran virus Covid-19. Jika ini terjadi, maka pemerintah yang paling disalahkan, bukan masyarakatnya,” tambah Awiek.

Begitu juga dengan suara lantang pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerapkan pembatasan seperti physical distancing akan sia-sia belaka.

“Maka dengan kembalinya mobilitas warga dari satu kota ke kota lain membuat himbauan physical distancing maupun social distancing yang dilakukan selama ini menjadi tak terlalu bermakna,” sebutnya.

Terakhir, kalaupun ada pemeriksaan kesehatan bagi penumpang sebelum berangkat, Awiek pun menyatakan bahwa bukankah masa inkubasi Covid-19 itu selama 14 hari. Mengingat kejadian pertama kali masuknya virus tersebut ke Indonesia dari seorang Warga Negara Asing (WNA) yang sama sekali tidak terdeteksi di bandara.

“Ini harus menjadi pembelajaran. Terlebih perjalanan darat yang kontrol pemeriksaannya sedikit longgar,” tutup Awiek. [NOE]

Pos terkait