Inisiatifnews.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Mabes Polri. Dalam aksinya, mereka menuntut dua hal yakni mendorong agar Polri segera membebaskan para pelajar yang ditahan dalam aksi-aksi unjuk rasa, serta mengecam keras sikap represif yang dilakukan oleh aparat saat mengamankan aksi unjuk rasa.
Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah bahkan sampai menyinggung tentang hasil perjuangan reformasi di tahun 1998 silam, di mana buruh, mahasiswa dan masyarakat menuntut dipisahkannya Polri dengan TNI sebagai dwi fungsi ABRI.
“Para polisi-polisi muda pada hari ini, tindakan represifitas adalah penghianatan pada reformasi. Reformasi 98 tuntutannya adalah cabut dwi fungsi ABRI,” kata Ilhamsyah saat orasi di depan gedung Baharkam Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2020).
Ilhamsyah juga menyebut bahwa dengan melihat sejarah itu, seharusnya Polri berterima kasih kepada rakyat Indonesia. Salah satunya adalah dengan tidak berwatak militer dalam menangani persoalan masyarakat sipil di dalam negeri.
“Tanpa ada gerakan reformasi, belum tentu Polri keluar dari ABRI. Watak pendidikan dan fungsi TNI dengan Polri adalah satu hal yang sangat berbeda. TNI tugasnya perang dan jaga keamanan negara dari serangan luar, tugas TNI itu membunuh atau dibunuh karena mereka dilatih untuk perang,” ujarnya.
Sementara Polri, Ilhamsyah menyebut bahwa tugas mereka adalah melindungi dan mengayomi masyarakat untuk menjaga stabilitas di dalam negeri, bukan malah melakukan agenda represifitas terhadap rakyat yang sedang memperjuangkan hak-haknya.
“Tapi fungsi Polri berbeda, Polri menjaga keamanan dalam negeri Indonesia. Polri bukan alat perang atau alat kekerasan. Tugasnya melindungi dan mengayomi rakyat di dalam negeri,” imbuhnya.
Jika Polri tidak berbenah dari watak militeristik, maka ia akan mempersoalkannya mulai dari tingkat DPR RI hingga dunia internasional.
“Kita akan terus gugat agar Polri merubah karakter dari militeristik. Kami akan buat tekanan ke Komisi III DPR, Komnas HAM dan kampanye internasional,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyatakan, bahwa aksinya itu merupakan bagian dari kecintaanya terhadap institusi Kepolisian. Ia berharap korps Bhayangkara itu bisa berbenah diri menjadi lebih baik lagi.
“Aksi kita ini bentuk kecintaan kita agar aparat keamanan Polri ke depan tidak memperlakukan rakyat dengan semena-mena. Kalau tidak berubah, jangan salahkan kami kalau kami akan kampanyekan mosi tidak percaya bukan kepada rezim saja, tapi juga kepada Polri,” tegas Nining.
Jika memang Polri tidak ingin ada aksi unjuk rasa dari kelompok buruh dan masyarakat sipil lainnya, ia pun meminta kepada Polri sebaiknya paksa para pejabat negara tidak mengeluarkan kebijakan yang dianggap menyengsarakan rakyat.
“Kalau tidak mau masyarakat turun ke jalan, paksa para pejabat untuk tidak mengeluarkan kebijakan atau Undang-Undang yang menindas dan merampas hak rakyat,” tutupnya. [RED]
