Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD me-launching model kota tanpa pungutan liar (Pungli) di wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut).
Kota tanpa pungli ini diawali dari Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) sebagai bentuk upaya menekan kasus korupsi sekaligus mempercepat membangun transformasi digital.
“Harapannya pengawasan birokrasi pemerintah akan semakin efektif dan efisien,” ungkap Mahfud MD saat launching di Sahid Bella Hotel Ternate, Kamis (19/11).
Launching model kota bebas pungli juga dihadiri langsung Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba, Pj. Bupati Halbar, Walikota Ternate dan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) tingkat Provinsi.
Mahfud berharap, Halmahera Barat sebagai kota pertama ini dapat menjadi contoh pilot project keberhasilan agar dapat ditiru kota lainnya.
“Pungli akan menjadi sangat minimal. Mungkin saja masih ada yang bocor-bocor, kan namanya juga pilot project, dan selama dia pada masa tertentu nanti diperbaiki instrumennya,” tandasnya.
Menurut Mahfud, Indonesia saat ini memang memiliki masalah besar, yakni rumitnya birokrasi dan tumpang tindihnya peraturan. Termasuk budaya pungli.
Diterangkannya, persoalan tersebut sudah coba dijawab pemerintah dengan langkah-langkah, baik menata birokrasi dalam bentuk Omnibus Law, menyederhanakan eselonisasi struktur pemerintahan, serta membuat i-Government.
“Sudah mulai dicoba yang dihasilkan dari studi salah satu perwira Polda Maluku Utara (Malut) yakni Kombes Pol Dicky Kusumawardana. Ini akan diujicoba dan dijadikan pilot project di Kabupaten Halbar,” ungkapnya.
“Kita semua akan menuju kesana, karena kalau ke depan masih lelet dan korup, bertele-tela dan tidak ada penataan regulasi, tidak ada pemerintahan yang berdasar digital dan bahkan membiarkan pungli, maka kita Indonesia akan kalah jauh dari negara lain,” imbau Mahfud.
Diingatkannya, tak ada negara kecil atau negara besar jika dilihat dari sisi kemajuan. Karena yang ada hanya hanyalah negara cepat dan tidak cepat.
“Melalui launching kota bebas pungli ini, saya berharap ke depan bisa dijalankan dan diterapkan di seluruh Kabupaten dan Kota di Maluku Utara termasuk daerah lain di Indonesia sehingga birokrasi pemerintah semakin efektif dan efisien,” pungkasnya. (FMM)
