Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan keseriusan pemerintah pusat membangun dan memajukan tanah Papua dengan pendekatan kesejahteraan.
“Pemerintah sungguh-sungguh ingin membangun Papua agar lebih maju atau setidaknya sejajar dengan daerah lain di Pulau Jawa. Misalnya, anggarannya khusus. Di bidang pendidikan, ada beasiswa yang jumlahnya besar, bahkan ada program yang memberikan prioritas bagi putra-putri Papua untuk bersekolah dan kuliah di Jawa. Bahkan semua instansi pemerintah diminta Presiden untuk memberi tempat orang Papua,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD saat berdialog dengan Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Saireri (FORKADA) Provinsi Papua, di Istana Ballroom, Hotel Sari Pacific Jakarta, Senin (22/2).
Menurut Mahfud, dibutuhkan peran serta kepala daerah dan DPRD serta tokoh-tokoh masyarakat untuk mengeliminir eskalasi keamanan dan kemajuan masyarakat Papua.
“Keseluruhan sumbangan dari Papua pada Indonesia sekitar 12 Triliun, sementara pemerintah pusat mengeluarkan 46 Triliun setiap tahun, dan itu teraudit dengan jelas,” tegas Mahfud.
Mahfud melanjutkan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat.
“Agar pembangunan di Papua berjalan terarah, terpadu dan terukur, serta ada kemajuan yang bisa dilihat bersama-sama” lanjut Menko Mahfud.
Terkait hal itu, pemerintah tengah memproses revisi UU tentang Otsus, yang terfokus pada dua pasal saja, yaitu pasal 34 tentang dana Otsus, yang dari sebelumnya 2 persen dinaikkan jadi 2,25 persen dana alokasi umum.
Pasal 76 menyangkut pemekaran provinsi untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Saat ini sedang dalam proses legislasi, sudah di DPR dan targetnya sebelum November selesai.
Dalam kesempatan ini, Menko Polhukam juga mengajak kepala-kepala daerah dan DPRD setempat agar memberikan dukungan, juga memberi masukan agar hasilnya nanti lebih sempurna, meskipun berbagai tokoh oleh Mahfud telah diajak bicara, termasuk tokoh-tokoh agama dan tokoh adat Papua.
Menanggapi hal itu, Bupati Jayapura Mathius Awaitouw sebagai ketua Forum mendukung langkah strategis pemerintah pusat untuk tanah Papua.
“Ada sembilan wilayah kabupaten kota se-Tanah Tabi dan Saireri yang saat ini masuk dalam provinsi induk yaitu Provinsi Papua. Papua perlu kesejahteraan yang cepat dan menurut kami Otsus jadi solusi terbaik. Itu sebabnya kami para kepala daerah se-Tabi dan Saireri siap menyambut Inpres 9 Tahun 2020,” ujar Mathius Awaitouw.
Sementara itu, Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo mengusulkan agar dana Otsus berlanjut dan dibentuk satu badan khusus untuk tangani dana Otsus dan tidak lagi lewat pemerintah.
Di hadapan Menko Polhukam Mahfud MD, Abisai Rollo menegaskan komitmennya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Bagi kami bukan NKRI harga mati, karna kalau harga mati masih bisa ditawar-tawar. Kami tidak bisa ditawa-tawar, NKRI sampai mati,” ujar Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo.
Hadir dalam kesempatan ini, Kepala BSSN yang juga mantan Pangdam Papua, Hinsa Siburian, Sesmenko Polhukam Letjen TNI Tri Soewandono yang juga mantan Danrem Papua, Deputi Bidang Poldagri Kemenko Polhuam, Staf Ahli dan Staf Khusus Menko Polhukam, tokoh perempuan Papua, Anggota Majlis Rakyat Papua (MRP) dan Ketua PW GKI Provinsi Papua serta tim pemekaran Provinsi Papua. (INI)
