Inisiatifnews.com – Menteri Informasi dan Kebudayaan Nigeria, Lai Mohammed menyampaikan, bahwa pihaknya telah memblokir layanan Twitter di negaranya.
“Pemerintah Federal telah menangguhkan tanpa batas waktu operasi microblogging dan layanan jejaring sosial Twitter di Nigeria,” kata Lai Mohammed dikutip dari Reuters, Sabtu (5/6/2021).
Pemblokiran ini dilakukan sejak hari Jumat (4/6) kemarin karena perusahaan platform media sosial itu menghapus tweet Presidennya, yakni Muhammadu Buhari.
“Penangguhan tersebut dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Abuja pada hari Jumat dan mengumumkan bahwa penggunaan platform secara terus-menerus untuk kegiatan yang mampu merusak keberadaan perusahaan Nigeria,” sambungnya.
Pemerintahan Federal juga sudah menginstruksikan kepada Komisi Penyiaran Nasional Nigeria (NBC) untuk mulai merangkai lisensi semua media sosial yang ada di Nigeria.
Pengumuman hari ini merupakan puncak dari peristiwa yang telah terjadi selama seminggu terakhir ini.
Perlu diketahui, bahwa Twitter telah menghapus tweet dan video Presiden Muhammadu Buhari yang mengancam akan menghukum sebuah sekte bernama IPOB di bagian tenggara negara itu setelah dia menyalahkan mereka atas serangan terhadap gedung-gedung pemerintah.
Dia kemudian merujuk peristiwa perang saudara Nigeria pada 1960-an, yang tampaknya menyinggung banyak orang Nigeria.
Buhari, yang Kepala Negara pada 1980-an bertugas di ketentaraan melawan separatis. Ia mengatakan anak-anak muda Nigeria di bagian tenggara negara itu terlalu muda untuk mengingat peristiwa mengerikan yang terjadi selama perang.
Menurutnya, aktivitas para separatis saat ini cenderung menuju perang; karenanya, itu proaktif untuk menghentikan mereka sebelumnya dengan paksa.
Twitter pun menghapus tweet tersebut setelah dianggap melanggar peraturan tweet kasar di media sosial itu. Ditambah lagi bahwa memang banyak permintaan dari warga Nigeria agar tweet tersebut dihapus.
Tak hanya itu, Twitter juga menangguhkan akun presiden dan hanya menyalakan mode hanya bisa dibaca selama 12 jam. Menteri Lai Mohammed mengatakan keputusan Twitter ini tak adil dan hanya berlandaskan pendapat sepihak.
“Jika Presiden merasa khawatir akan sesuatu, ia bebas dan berhak untuk mengatakannya” kata Mohammed. []
