Jakarta, Inisiatifnews.com – Sebanyak 13 (tiga belas) organisasi ikatan dokter di seluruh Indonesia menyampaikan harapannya kepada pemerintah pusat untuk lebih serius lagi dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19, salah satunya adalah pusat komando penanganannya dikendalikan langsung oleh Presiden.
Aliansi organisasi ikatan dokter tersebut diberinama Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KOMPAK) dengan tema “Merdeka dari Covid-19 melalui ketahanan sistem kesehatan”.
“Meminta Presiden Republik Indonesia untuk mebuat platform penanganan pandemi Covid-19 yang terpusat yang dikendalikan langsung oleh Presiden dengan pendanaan APBN yang memprioritaskan kepada masalah kesehatan dan dampak langsung yang timbul,” tulis Kompak dikutip oleh Inisiatifnews.com, Rabu (18/8/2021).
Para organisasi yang terlibat di dalam koalisi tersebut antara lain ; Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikaran Bidan INdonesia (IBI), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).
Kemudian, ada juga Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Perkumpulan Profesi Kesehatan Tradisional Komplementer Indonesia (PPKESTRAKI), Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium (GAKESLAB) Indonesia, Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dan Gabungan Pengusaha Jamu (GP JAMU).
Mereka meminta agar penanganan pandemi Covid-19 bisa merujuk kembali pada sistem dan tatanan kesehatan yang ada. Apalagi, pandemi ini bukan hanya persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saja, melainkan menjadi momok dunia yang harus ditangani menggunakan standar global.
“Meminta Presiden Republik Indonesia agar segera menyusun dan menetapkan roadmap penanganan pandemi Covid-19. Pandemi merupakan masalah global sehingga standar penanganan juga harus mengikuti standar gobal,” ujar mereka.
Saat ini, badan organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) yang menjadi bagian dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sudah menetapkan bahwa ada 6 (enam) indikator untuk menangani pandemi Covid-19. Indikator standar global ini antara lain ; adanya treanmisi komunitas, angka kasus baru, angka kasus yang dirawat di Rumah Sakit, angka kematian, kapasitas respon dan treatment. Jangan sampai ada satu saja indikator yang dihilangkan dengan alasan apapun.
“Indikator tersebut harus menjadi perhatian kita bersama dan tidak boleh ada yang dihilangkan sebagai alat ukur penanganan pandemi,” sambungnya.
Ada yang cukup fundamental harus dilakukan oleh pemerintah pusat dalam penanggulangan pandemi Covid-19, yakni mempercepat vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunal alias herd immunity.
“Meminta Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat target vaksinasi nasional yang efektif. Pemerintah harus bekerja keras untuk memastikan ketersediaan vaksin, distribusi vaksin dan pelaksanaan vaksinasi agar berjalan dengan baik dengan mengoptimalkan sumber daya kesehatan yang ada,” harapnya.
Perkuat Testing, Tracing dan Treatment serta perlindungan nakes
Selain itu, KOMPAK juga meminta agar Presiden sebagai pimpinan komando penanggulangan pandemi Covid-19 secara nasional bisa meningkatkan kualitas pelaksanaan testing, tracing dan treatment (3T) yang benar-benar menggunakan standarisasi WHO.
“Inkonsistensi pelaksanaan 3T sesuai standar menjadi penyebab masih meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia. Pelaksanaan 3T ini merupakan kunci pengendalian pandemi sehingga harus dilakukan dengan baik, benar, komprehensif dan jujur,” tutur KOMPAK.
Mereka menilai bahwa pelaksanaan 3T di Indonesia masih belum maksimal. Untuk testing saja jika mengacu pada standar global WHO adalah dengan melihat positivity rate 15-25 persen. Maka jika dilihat dari standar itu, setidaknya Indonesia harus bisa melakukan testing sekitar 400.000 orang per hari.
Ditambah lagi, upaya testing hanya mengacu pada upata screening semata. Tidak hanya itu, biaya proses testing untuk screening ini juga masih tergolong mahal seperti swab Real Time PCR. Kondisi ini menurut KOMPAK masih menjadi persoalan yang membuat kualitas pelaksanaan 3T di Indonesia belum maksimal.
Dalam menjalankan testing, tracing dan treatmet yang berkualitas dan berstandar global, memang memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Namun begitu, dalam rangka memaksimalkan penanggulangan pandemi Covid-19 yang lebih efektif dan efisien, maka anggaran penanggulangan perlu dialokasikan seoptimal dan seproporsional mungkin.
“Agar meningkatkan alokasi anggaran untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan termasuk untuk memperkuat program 3T guna percepatan penanganan pandemi covid-19. Alokasi anggaran harus proporsional baik untuk upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat,” terangnya.
Di sisi lain, persoalan jaminan keamanan dan insentif lainnya bagi para dokter dan tenaga kesehatan juga perlu diperhatikan betul oleh Presiden Joko Widodo. Mulai dari proteksi diri dengan ketersediaan alat perlindungan diri (APD), kemudian jam kerja yang efektif dan efisien, bahkan sampai kepada jaminan perlindungan hukum.
“Agar lebih memperhatikan perlindungan bagi dokter dan tenaga kesehatan baik masalah perlindungan dalam pekerjaan (meliputi) APD, jam kerja, beban kerja dan insentif, maupun perlindungan hukum serta keamanan selama menjalankan tugas profesi kesehatan,” tuntutnya. “Insentif tenaga kesehatan agar dibagikan kepada semua tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan secara proporsional dan tepat waktu dengan mekanisme dan prosedur administrasi yang lebih sederhana baik di pusat maupun di daerah,” sambungnya.
Kemudian ada yang juga tak kalah penting lagi diharapkan KOMPAK kepada Presiden, yakni ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat.
“Meminta Presiden Republik Indonesia untuk memperbaiki sektor hilir penanganan Covid-19 dengan menjamin tersedianya tempat perawatan, obat, oksigen, alkes, kelengkapan diagnostik, vaksin dan rantai dinginnya, serta sarana pendukung lainnya,” tambah KOMPAK.
Semua ini diutarakan oleh para organisasi profesi dan asosiasi kesehatan di Indonesia karena melihat penanganan pandemi Covid-19 selama ini kurang maksimal.
“Sudah 1,5 tahun Bangsa Indonesia berjuang melawan pandemi Covid-19, berbagai upaya telah dilakukan namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa kasus Covid-19 mash belum dapat diatasi. Pemerintah tampak masih belum konsisten dalam memprioritaskan masalah kesehatan sebagai fokus penanganan pandemi Covid-19,” tandasnya.
Rekomendasi
Terakhir, KOMPAK memberikan rekomendasi tambahan kepada pemerintah pusat khususnya Presiden Joko Widodo agar membuat sistem komunikasi dan informasi yang lebih terpadu, serta sistem pelaporan data yang akurat dan real time.
“Sehingga bisa dijadikan dasar penentuan kebijakan,” ujarnya.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat untuk melaksanakan isolasi mandiri (isoman) juga harus semakin ditingkatkan.
“Edukasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan isoman juga harus diperkuat untuk mencegah perburukan penyakit dan mengetahui tanda-tanda kapan harus segera ke rumah sakit,” pungkasnya.
