JAKARTA, Inisiatifnews.com – Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Arif Rahman menilai laporan yang dilakukan Ubedilah Badrun terhadap Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) terlalu prematur.
Bahkan ia menduga bahwa apa yang dilakukan oleh pengamat politik sekaligus dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) seperti ingin mendapatkan perhatian semata.
“Saran saya, kalau mau jadi pahlawan janganlah pahlawan kesiangan. Pahami dulu regulasi dan aturan, kemudian investigasi baru buat laporan dan publikasi,” kata Arif, Rabu (12/1).
Menurut Arif, kemungkinan besar Ubedilah Badrun kurang paham ruang lingkup kinerja lembaga antirasuah tersebut.
“Mungkin dia lupa, kalau kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang : a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),” ujarnya.
Alumni Universitas Tarumanegara ini menilai, predikat sebagai anak presiden mestinya belum menjadi ranah KPK. Apalagi kasus yang dilaporkan adalah hubungan bisnis swasta dengan swasta.
“Ini kita belum bicara posisi kasus yang dilaporkan lho ya,” tandasnya.
Sebagai sesama Aktifis 98, Arif meminta koleganya untuk tidak main-main membuat laporan tanpa analisa, pertimbangan dan pengetahuan yang cukup terkait kasus yang dilaporkan.
“Sebab selain bikin malu, juga berpotensi kena delik pidana laporan palsu jika ternyata terbukti ada i’tikad jahat dalam laporan tersebut. Ini bukan kata saya, tetapi diatur dalam UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10,” ucap Arif.
Terkait posisi kasusnya, Arif menilai bahwa laporan terhadap dua anak presiden ini seperti tembakan koboi mabuk, fragmen-fragmen kejadian dirangkum dan ditafsirkan sesuka hati.
Dia mencontohkan, salah satu kecurigaan karena terlapor yang masih muda tetapi sudah mendapat kucuran dana Rp92 miliar.
“Jika hal seperti ini yang jadi persoalan, gawat juga, sama saja membunuh potensi start-up yang umumnya digalakkan oleh Gen-Z usia di bawah 30 tahun,” katanya.
Bisa saja menurut pelapor itu duit gede, faktanya dengan nilai tersebut belum terhitung sebagai unicorn. Sementara, tidak sedikit start up lokal yang sudah berjuluk unicorn, bahkan decacorn.
Lantas, adalagi mengaitkan proses hukum terhadap suatu perusahaan yang berjalan di koridor yudikatif, lantas mengkaitkan dengan kerjasama antara anak presiden dengan anak pemilik grup usaha tersebut. Dua kejadian yang sama sekali berbeda dan tidak ada irisan, lantas disandingkan seolah-olah berkaitan dan berhubungan.
“Hal ini, tentu saja menindas hak Kaesang untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana diatur dalam UUD 1945,” ujarnya.
Arif menambahkan, jika memang memang menemukan kejanggalan secara hukum, kejanggalan hukum itulah yang mestinya dilaporkan bukan asumsi. Nanti, jangan karena terlalu semangat malah jadi menindas hak asasi orang lain. Karena, imbuhnya, equality before the law juga berlaku untuk anak presiden.
“Jangan karena dia anak presiden, terus gak boleh bisnis, gak boleh sekolah, gak boleh ngapa-ngapain,” katanya.
Dia sangat mendukung jika pelapor bersedia melakukan investigasi yang lebih serius untuk membuktikan kalau kucuran dana tersebut memiliki indikasi melanggar hukum dan kejahatan. Bahkan, dia menyatakan siap bergabung.
“Kami di Barikade juga memiliki bidang kajian hukum dan politik yang terus mengkritisi pemerintahan dengan metode dan cara-cara akademik yang layak. Setiap anomali, kejanggalan, bahkan kebijakan yang kontroversi kami kaji,” kata Arif.
Arif, mengatakan dia bangga jika ada aktifis 98 yang masih konsisten sebagai oposisi dan melakukan kerja-kerja politik sebagai penyeimbang. Namun, dia juga menentang jika itikad dalam beroposisi dan pelaporan kasus-kasus didasari niat-niat sekedar ingin populer belaka dan mendapat kredit di politik praktis semata.
Perlu diketahui, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Adapun laporan dugaan KKN terhadap dua anak presiden Joko Widodo itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga aktivis ’98, Ubedilah Badrun.
“Terkait laporan tersebut, informasi yang kami terima, benar hari ini telah diterima Bagian Persuratan KPK,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.
Atas adanya laporan tersebut, ujar Ali, KPK akan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan yang diduga menyeret nama Gibran dan Kaesang tersebut.
Verifikasi itu, kata dia, untuk menghasilkan rekomendasi apakah aduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dengan proses telaah atau kemudian diarsipkan.
“Proses verifikasi dan telaah penting sebagai pintu awal apakah pokok aduan tersebut, sesuai undang-undang yang berlaku, termasuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak,” ucap Ali.
