JAKARTA, Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyayangkan info sehat yang ditebarkan eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay. Dimana disebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri dan Menko Polhukam telah melakukan intervensi kepada KPU untuk meloloskan partai politik peserta pemilu tertentu.
“Tidak ada itu, mestinya dicek dulu,” kata Mahfud MD dalam keterangannya, Rabu (11/1).
Kemudian ia pun perlu meluruskan kesalahan informasi yang kadung tersebar ke seantero Indonesia itu. Mahfud membenarkan bahwa memang ada komunikasi dirinya dengan petinggi KPU, yakni Sekjen KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno. Namun komunikasi itu tidak ada kaitan dengan pencalonan partai politik peserta pemilu 2024.
“Betul saya kontak ke KPU tapi untuk meluruskan KPU. Tanggal 10 November 2022 saya menelpon Sekjen KPU, Pak Bernard. Sama sekali bukan untuk minta meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu,” ujarnya.
Komunikasi yang dibangun antara dirinya dengan Bernard adalah untuk memberikan teguran kepada KPU agar menindaklanjuti isu negatif yang beredar luas di masyarakat bahwa KPU melakukan kecurangan pemilu itu, yakni ada sebuah kekuatan besar di luar KPU yang melakukan intervensi untuk meloloskan atau tidak meloloskan partai politik tertentu.
Teguran itu dirasa penting agar KPU pun awareness dengan dinamika sosial politik yang bergulir sehingga tidak menjadi batu sandungan di kemudian hari.
“Atas hal itu saya menelepon Sekjen dan mengingatkan KPU agar berlaku profesional, jangan menerima pesanan dari luar. Setelah ribut-ribut tentang unprofessional itu benar-benar mencuat ke publik, saya bertemu Ketua KPU Hasyim Asy’ari di acara peluncuran sebuah TV Pemilu,” jelas Mahfud.
Saat bertemu dengan Hasyim, ia pun mengulang teguran itu langsung kepada Ketua KPU-nya, bahwa saat itu ada isu KPU berlaku tidak profesional. Sehingga dengan demikian, ia merasa bahwa apa yang menjadi tugas pemerintah untuk tetap mengawasi dan mengontrol KPU agar tetap menjalankan tugasnya sesuai track yang ada tetap dijalankan dengan baik.
“Itu yang saya lakukan, yakni, mengingatkan KPU agar profesional. Tidak lebih dari itu dan itu bisa ditanyakan kepada Ketua dan Sekjen KPU,” tandasnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menggaransi bahwa apa yang dilakukan itu benar seperti yang ia utarakan. Bahkan jejak digital komunikasi yang dilakukan dengan KPU pun masih ada dan tidak melenceng seperti yang dituduhkan Hadar Gumay kepadanya.
“Saya juga masih punya SMS dan data komunikasi saya dengan Sekjen KPU tanggal 10 November 2022 itu. Sebab setelah saya telepon dia mengirim data hasil verifikasi,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Mahfud MD cukup menyayangkan sikap Hadar Nafis Gumay yang lebih memilih mengumbar informasi salah itu ketimbang tabayyun dengannya.
“Mestinya Mas Hadar klarifikasi dulu kepada saya. Jangan sampai ada orang yang memberi info sesat lalu dijadikan konsumsi publik tanpa konfirmasi,” pungkasnya.
https://www.instagram.com/p/CnR2Arspn4v/
