JAKARTA, Inisiatifnews.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mendatangi kantor Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Rencananya, Suahasil akan bertemu langsung dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas tentang kabar adanya transaksi janggal Rp300 triliun di internal Kementerian Keuangan.
Selain Suahasil, beberapa pejabat di Kemenkeu juga hadir. Beberapa di antaranya adalah Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi (KLI) (Kemenkeu) Yustinus Prastowo, Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh serta Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi.
Belum ada keterangan langsung apa pun dari pihak Kemenkeu tentang kehadiran mereka di sana. Namun diketahui sebelumnya, bahwa adanya informasi tentang transaksi janggal Rp300 triliun di tubuh Kemenkeu telah membuat banyak pihak bertanya-tanya tentang situasinya seperti apa.
Informasi soal transaksi janggal itu berawal dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diungkap ke publik oleh Menko Polhukam Mahfud MD.
“Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 T (triliun) di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea-Cukai, itu yang hari ini,” kata Mahfud di acara Townhall Meeting ‘Tut Wuri Handayani: Mendorong dan Menemukan Keteladanan Politik ala Anak Muda’ di Grha Sabha Pramana (GSP) UGM, Yogyakarta, Rabu (8/3).
Mahfud mengatakan KPK memang sudah menelisik dugaan transaksi mencurigakan ini. Awalnya, transaksi yang ditemukan senilai Rp 500 miliar.
Mahfud mengatakan transaksi itu harus segera dilacak. Dia mengaku telah menyerahkan informasi soal transaksi mencurigakan itu ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
“Kemarin ada 69 orang (pegawai DJP) dengan nilai hanya nggak sampai triliunan, hanya ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira Rp 300 T itu harus dilacak. Saya sudah sampaikan kepada Bu Sri Mulyani, PPATK juga sudah nyampaikan,” ujarnya.
Mahfud mengatakan data tersebut berasal 160 laporan sejak 2009 hingga 2023. Menurutnya, ada 460 orang yang diduga terlibat dalam transaksi mencurigakan itu.
“Itu tahun 2009 sampai 2023, ada 160 laporan lebih. Taruhlah 168 sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah diakumulasikan, semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp 300 triliun,” kata Mahfud.
Mahfud mengatakan tidak ada ada kelanjutan informasi terhadap laporan transaksi mencurigakan tersebut sejak 2009. Mahfud kemudian menyinggung kasus Rafael Alun Trisambodo, yang baru terungkap buntut kasus penganiayaan putranya, Mario Dandy, terhadap David.
“Tapi sejak 2009, karena laporan tidak di-update, tidak diberi informasi respons. Kadang kala respons itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael. Rafael itu jadi kasus, lalu dibuka, lho ini sudah dilaporkan dulu kok didiemin, baru sekarang bisa. Dulu Angin Prayitno, sama, ndak ada yang tahu sampai ratusan miliar, diungkap KPK baru dibuka,” paparnya.
