Mahfud MD Sayangkan HMI Jakarta Bakar Bendera PDIP

Mahfud MD
Menko Polhukam RI dan Ketua Dewan Pakar Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Prof Mahfud MD.

JAKARTA, Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD memberikan kritikan kepada kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta yang membakar bendera PDI Perjuangan di kawasan Cilosari, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu.

Menurutnya, langkah kader HMI Jakarta yang melakukan aksi memberikan dukungan kepada Rocky Gerung atas ujarannya kepada Presiden Jokowi dengan membakar bendera Partai adalah langkah yang tidak etis.

Bacaan Lainnya

“Masak, aktivis HMI membela Rocky Gerung (RG) dengan membakar bendera PDIP,” kata Mahfud MD dalam keterangannya seperti dikutip, Selasa (8/8).

Bagi Mahfud, sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam, membela Rocky Gerung atas laporan daru sejumlah pihak termasuk PDI Perjuangan seharusnya dilakukan dengan cara yang tepat. Membakar bendera PDIP justru sesungguhnya bukan wajah HMI.

“Saya setuju dengan Presidium KAHMI Kalsel Fazlur Rahman bahwa tindakan tersebut tidak layak. Membela RG boleh saja, tapi tradisi HMI adadalah adu argumen, bukan membakar bendera,” ujarnya.

Mantan Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) tersebut khawatir apa yang dilakukan HMI tersebut bisa ditiru oleh pihak-pihak yang sakit hati dengan ulah aksi HMI Jakarta tersebut.

“Kalau membakar bendera PDIP itu alasannya karena PDIP mengadukan RG ke polisi maka, alasan itu juga keliru. Bagaimana kalau bendera HMI dibakar hanya misalnya karena HMI melaporkan orang ke polisi?,” tandasnya.

Oleh sebab itu, ia berharap agar peristiwa seperti itu tidak terjadi lagi. Jika memang mereka benar-benar ingin membela Rocky Gerung, maka langkah yang paling tepat adalah memberikan pembelaan hukum, serta melakukan argumentasi yang kuat, bukan melakukan tindakan yang justru destruktif.

“Adalah lebih baik seandainya mau membela RG dengan memberi bantuan hukum atau adu argumen secara terbuka,” pungkasnya.

HMI Bakar Bendera PDIP

Sejumlah massa dari HMI Jakarta pimpinan Raja Rambe menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Cilosari, tepatnya depan KFC Cikini, Jakarta Pusat pada hari Jumat (4/8).

Aksi tersebut diklaim sebagai bentuk solidaritas dan memberikan dukungan moril kepada Rocky Gerung yang tengah dilaporkan sejumlah pihak termasuk di dalamnya adalah PDIP ke Polisi atas ujaran “Bajingan” dan “Tolol” kepada Presiden Joko Widodo.

Raja menyayangkan, partai tersebut sebagai partai politik yang berhaluan demokrasi namun terlihat tidak paham dengan sistem demokrasi.

Padahal, sambung Raja, Pasal 28 UUD 1945 telah mengatur kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

“Hentikan tindakan arogansi yang mengekang kebebasan menyampaikan pendapat,” kata Raja Rambe.

Di tengah-tengah aksinya, Raja dan sejumlah kader HMI Jakarta peserta aksi tersebut melakukan pembakaran bendera PDIP sebagai bentuk rasa kecewa dan protes atas sikap partai piminan Megawati Soekarnoputri tersebut yang membungkam Rocky Gerung melalui jalur hukum.

KAHMI Bereaski

Sekretaris Umum Korps Alumni HMI (KAHMI) Majelis Wilayah Kalimantan Selatan, Fazlur Rahman menyayangkan terjadinya pembakaran bendera PDIP oleh kader HMI di Jakarta.

Ia menilai, tindakan para aktivis organisasi Hijau Hitam itu sebagai langkah yang tidak elok sama sekali. Bahkan ia khawatir tindakan itu justru bakal semakin memperkeruh keadaan.

“Tidak elok kalau kita membakar bendera lembaga orang, akan semakin memperkeruh keadaan. Bagaimana perasaan kita kalau bendera HMI dibakar? Nah, begitu pula kader PDIP mereka bisa saja akan bereaksi,” kata Fazlur dalam keterangannya, Minggu (6/8).

Ia pun menyatakan, bahwa boleh saja terjadi pro dan kontra terhadap pernyataan Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi. Dia menilai hal itu adalah bagian dari demokrasi.

Namun yang patut diingat, dengan mengatakan bahwa argumentasi PDIP sebagai partai arogan karena menempuh jalur hukum itu sangatlah tidak tepat.

“Salah alamat, mestinya kita memberikan apresiasi karena PDIP menempuh jalur hukum karena negara kita negara hukum. Kalau pakai kekuatan massa pasti situasi akan semakin runyam,” ujar Fazlur.

Temukan kami di Google News.

Pos terkait