Imparsial Desak Jokowi Berhentikan Prabowo Subianto sebagai Menhan, Ini Alasannya

Prabowo di Acara APDESI
Prabowo Subianto menghadiri acara Rakerda APDESI Jawa Barat.

JAKARTA, Inisiatifnews.com – Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menilai bahwa Prabowo Subianto sebaiknya diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan, karena dinilai kerap sekali melakukan kampanye terselubung.

Hal ini disampaikan Gufron dengan melihat peristiwa pada hari Kamis, 23 November 2023 lalu, dimana Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadiri undangan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Barat di Bandung.

Bacaan Lainnya

Dalam pidato di hadapan sekitar 5.000 kepala desa, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kehadirannya adalah sebagai Menteri Pertahanan, bukan dalam kapasitasnya sebagai calon Presiden 2024.

“Imparsial memandang, kehadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam acara APDESI tersebut sulit untuk tidak dikaitkan dengan statusnya sebagai calon presiden (Capres), mengingat acara yang dihadiri oleh para kepala desa tersebut tidak terkait dengan urusan bidang pertahanan,” kata Gufron dalam keterangan persnya yang diterima wartawan, Sabtu (25/11).

Oleh karena itu, pernyataan Prabowo Subianto bahwa kehadirannya pada acara tersebut adalah sebagai Menteri Pertahanan menurut Imparsial, sesungguhnya tidak berdasar.

“Patut diduga jabatan Menteri Pertahanan digunakan sebagai alibi untuk menghadiri acara APDESI demi tujuan dan kepentingan politik elektoral, khususnya untuk mendapat dukungan dari para perangkat desa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gufron mengatakan bahwa penting menjadi catatan semua pihak, bahwa penggunaan jabatan publik untuk kepentingan politik elektoral merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran etika dan hukum, sehingga tidak bisa dan tidak boleh dibiarkan.

“Dalam konteks kehadiran dan pidato Prabowo Subianto di acara APDESI, ada indikasi kuat mengarah pada pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024,” tegasnya.

Kemudian, Imparsial juga menilai bahwa di dalam kegiatan tersebut ada indikasi kuat kampanye terselubung yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal tersebut sulit dibantah jika kita mencermati pernyataannya yang ambigu pada saat menyampaikan pidato di hadapan para kepala desa, di mana ia mengatakan meski tidak meminta dukungan, namun ia menyisipkan pernyataan tentang harapan dan berdo’a bahwa para Kepala Desa di APDESI tersebut boleh ditujukan untuk kemenangan dirinya di Pilpres 2024.

“Pernyataan tersebut tidak bisa dimaknai lain selain permintaan dukungan terhadap pencalonannya sebagai kandidat Capres,” tandasnya.

Lebih lanjut, Gufron juga menyampaikan bahwa pola yang sama juga pernah dilakukan oleh Prabowo Subianto sebelumnya dalam kegiatan peresmian sumur bor di Desa Suro, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 29 Oktober 2023 lalu. Di mana Prabowo Subianto juga berdalih bahwa kedatangannya adalah sebagai Menteri Pertahanan, bukan dalam rangka kampanye.

Ia menyampaikan bahwa dirinya memang tidak boleh minta dukungan kepada masyarakat dalam kegiatan tersebut, akan tetapi harapannya untuk bisa dipilih juga tidak masalah.

“Dalam kasus ini, Prabowo Subianto juga jelas telah memanfaatkan jabatannya sebagai Menteri Pertahanan untuk menggalang dukungan publik demi kepentingan kontestasi Pemilu 2024,” tambahnya.

Berdasarkan pandangan di atas, Imparsial mendesak Presiden Jokowi untuk segera memberhentikan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan publik untuk kepentingan politik pemilu 2024.

“Hal ini harus dilakukan untuk menjamin dan memastikan penyelenggaraan pemilu yang akan datang berjalan demokratis yang menjamin dan menjunjung tinggi prinsip jujur, adil dan bebas,” pungkasnya.

Temukan kami di Google News.

Pos terkait