Aktivis 98 Tuding Perubahan Format Debat Pilpres Berbau Pesanan Istana

Aznil Tan
Eks aktivis 98, Aznil Tan.

JAKARTA, Inisiatifnews.com – Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Mercu Buana (Iluni UMB) Aznil Tan memberikan kritikan pedas kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang memutuskan lima kali debat Pilpres 2024 tanpa ada debat khusus calon Wakil Presiden (Cawapres).

Ia menilai bahwa perubahan format dari debat di Pilpres 2019 lalu yang telah membuat publik heboh tersebut diindikasi berbau pesanan dari Presiden Jokowi.

Bacaan Lainnya

“Patut diduga, itu akal-akalan KPU saja yang berpihak kepada anak penguasa Jokowi yang ikut dalam kompetisi Pilpres 2024. Format debat sekarang sangat kental berbau pesanan dari pihak istana, agar anaknya tidak dipermalukan di depan publik. Kita tahu sama tahulah modusnya,” kata Aznil Tan kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (2/12).

Dia mengatakan bahwa kemandirian seorang calon wakil presiden dibutuhkan publik untuk menangani permasalahan berbangsa-bernegara. Jangan sampai calon pemimpin justru kentara sekali disetir oleh pihak tertentu, apalagi oleh Bapaknya sendiri yang notabane saat ini menjadi Presiden.

Complicated-nya permasalahan negara, Wapres bukanlah ban serap tapi memiliki peran sangat krusial menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Maka cawapres itu harus sosok yang mandiri. Bukan sosok ketergantungan dan bukan menjadi beban atau perusak negara jika terpilih nanti,” ujar Aznil Tan.

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan bahwa masyarakat kelas menengah butuh mengetahui visi-misi sosok Cawapres. Sehingga debat tersebut penting untuk mengukur kualitas diri sosok calon pemimpin itu.

“Kalangan masyarakat kelas menengah ingin tahu wawasan, mazhab, paradigma, dan watak untuk mengukur kemampuan seorang cawapres. Kelas menengah menunggu itu, karena mereka bukan tim hore,” jelas Aznil Tan.

Aznil Tan bilang, perubahan format debat tersebut semakin membuat terpuruk demokrasi dikarenakan praktik politik dinasti dan nepotisme dilakukan Presiden Jokowi.

“Inilah bahaya praktik politik dinasti dan nepotisme dilakukan Jokowi sekarang ini. Semua jadi kacau. Demokrasi semakin terpuruk. Pilpres seharusnya dilaksanakan dengan riang gembira tetapi dirusak dengan memaksakan anaknya yang tidak berkualitas. Itu pun dilakukan dengan cara menabrak semua aturan,” pungkasnya.

Aktivis 98 sekaligus Direktur Eksekutif Migrant Watch berencana akan melakukan gugatan perubahan format debat tersebut ke Mahkamah Agung.

“Kami sebagai aktivis buruh dan pekerja migran butuh visi-misi calon wakil presiden. Kami sebagai warga negara merasa dirugikan atas hak kami untuk mengetahui kemandirian cawapres dalam memahami permasalahan rakyat. Kami berencana akan melakukan gugatan ke Mahkamah Agung,” ujarnya.

Pos terkait