TPN Ganjar Mahfud Tak Sepakat Debat Capres-Cawapres Ala Hasyim Asyari

Todung Mulya Lubis
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis dalam konferensi persnya pada hari Sabtu, 2 Desember 2023.

JAKARTA, Inisiatifnews.com – Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, mempertanyakan konsistensi KPU dalam menjalankan perintah undang-undang terkait debat Capres dan Cawapres.

Todung menilai KPU seharusnya berpegang pada peraturan yang telah ditetapkan. Yaitu pelaksanaan debat peserta Pilpres 2024 akan digelar sebanyak lima kali. Terdiri atas tiga kali debat Capres dan dua kali debat Cawapres.

Bacaan Lainnya

“Pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang mengatakan bahwa debat Capres akan dilakukan dengan menghadirkan Capres dan Cawapres dalam 5 kali acara debat, menurut saya bukan saja menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam pasal 277 UU Nomor 7/2017 tentang, tetapi juga akan menghilangkankesempatan publik untuk menilai secara utuh kualitas Cawapres, yang akan menjadi orang nomor 2 di republik ini,” kata Todung di Jakarta, Sabtu (2/12).

Ia mengatakan, publik perlu mengetahui secara pasti kualitas, kecerdasan dan komitmen para Cawapres yang akan menjadi pemimpin negara ini. Oleh sebab itu, debat antar-Cawapres perlu dan wajib dilakukan.

“UU Pemilu memang tak menjelaskan pemisahan debat Capres dan Cawapres, selain mengatakan bahwa debat akan dilakukan sebanyak 5 kali. Tetapi penjelasan pasal 277 UU Pemilu menegaskan debat itu terdiri atas 3 kali debat Capres, dan 2 kali debat Cawapres,” jelas dia.

Menurut Todung, Capres dan Cawapres adalah dwi tunggal yang tak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Namun, rakyat tetap berhak mengetahui kualitas, pengetahuan, komitmen, dan kesiapan cawapresnya. Sebab, Wapres sewaktu-waktu bakal menggantikan tugas Presiden jika berhalangan.

“Di sini Wakil Presiden bukan semata-mata ban serep. Wakil Presiden adalah pemimpin. Terus terang, saya menyayangkan kalau KPU memutuskan debat antar-Cawapres murni (tanpa didampingi Capres) ditiadakan,” ujarnya.

Todung meminta KPU melihat arti penting dan strategis debat antar-cawapres agar rakyat tidak memilih kucing dalam karung.

“Kembali saja kepada format yang sudah diatur dalam UU Pemilu Nomor 7/2017 dan Peraturan KPU Nomor 15/2023,” sebut dia.

KPU, akunya, tak berwenang mengubah pasal yang ada di dalam UU Pemilu. “KPU hanya pelaksana UU, bukan lembaga yang bisa mengubah UU. Kalau KPU hendak mengubah UU, maka KPU harus meminta Pemerintah dan DPR mengubah UU Pemilu,” tegas dia.

Ia berharap, KPU menghargai hak rakyat untuk mengetahui siapa Cawapres yang akan dipilihnya. KPU jangan sekali-kali mengurangi hak rakyat untuk mengetahui kualitas, pengetahuan, komitmen dan kesiapan Cawapres yang akan berlaga.

“Hanya dengan demikian kita akan memberikan integritas kepada Pilpres yang akan kita adakan,” pungkas Todung.

Sebelumnya beredar bahwa KPU akan mengubah format Debat Capres-Cawapres 2024. Dimana debat yang dilangsungkan sebanyak 5 (lima) kali tersebut dihadiri oleh semua pasangan Capres-Cawapres.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Hasyim As’ari dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) soal mekanisme debat capres-cawapres Pemilu 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (29/11).

“Kami membayangkan ketiga pasangan (peserta Pilpres 2024) hadir. Jadi, tiga kali debat capres proporsi bicara calon presidennya lebih banyak, sedangkan debat cawapres proporsi bicara wakilnya bisa lebih banyak,” kata Hasyim.

Temukan kami di Google News.

Pos terkait