Membaca Fenomena “Gibran” dan Masa Depan Sistem Demokrasi Indonesia

Hikam
Muhammad AS Hikam.

Inisiatifnews.com – Dalam perpolitikan Indonesia kekinian, fenomen “Gibran” adalah sebuah teks yg bisa dibaca dan dimaknai sebagai representasi dari sebuah skenario atau proyeksi perubahan mendasar berupa perusakan sistemik (systemic destruction) atas sistem demokrasi konstitusional yang merupakan hasil reformasi sejak 1998.

Tujuan akhirnya adalah kembalinya sistem kekuasaan non-demokratis di mana kekuasaan politik, ekonomi sosial dan budaya serta hankam (Ipoleksosbudhankam) akan berada di bawah kontrol para elit penguasa negara (pemerintahan) semi-otoriter dan oligarkis.

Jadi “Gibran,” dalm tulisan (teks) ini bukanlah dimaksudkan sebagai nama pribadi, namun lebih sebagai sebuah kode (a code name): Sebuah pengejawantahan dari suatu kekuatan politik untuk melakukan proses akumulasi kekuasaan yang ingin diproyeksikan ke depan secara sistemik, dengan topangan yg sangat kuat dari elemen2 negara dan pemilik modal.

Mungkin eksperimen ini akan mirip jalan yg ditempuh oleh Bongbong Marcos di Filipina, namun akan lebih canggih lagi, mengingat kondisi sosial dan politik serta sejarah Indonesia yg lebih rumit ketimbang negeri jiran tsb.

Fenomen “Gibran” ini, bukan saja ditopang oleh negara dan sebagian besar dari masyarakat politik yang sepakat, tetapi sayangnya juga mendapat dukungan dari sebagian kelompok masyarakat sipil Indonesia yang merasa sangat nyaman atau kepentingannya terlindungi dengan kondisi politik ekonomi selama hampir 10 tahun terakhir di bawah pemerintahan PJ.

Kelompok masyarakat sipil itulah yang kemudian “bermain mata” dengan masyarakat politik dan negara sehingga mereka berperan menjadi pihak yang mempercepat, bukannya menghalangi, proyek besar pengrusakan sistemik atas demokrasi di atas.

Hemat saya, Pilpres 2024 adalah pintu utama (terakhir) untuk proses pengrusakan sistem tsb. Mengapa? karena pintu2 lain sejatinya sudah dilalui dengan cukup “mulus” oleh negara, terutama dengan penetrasi- penetrasi terhadap lembaga DPR, KPK, dan MK serta lainnya.

Di atas kertas, kalau dilihat secara rasional, tampaknya sangat sulit utk menghentikan laju kekuatan ini, apalagi tak ada tanda-2 terjadinya krisis struktural ekonomi yang bisa membuat elit negeri ini mau berfikir ulang dan menghentikan “proyek” besar mereka: “A Total transformation of the Indonesian constitutional democratic system.” (Sebuah perubahan total atas sistem demokrasi konstitusional Indonesia).

Temukan kami di Google News.

Pos terkait