Saiful Mujani Cium Aroma Abuse of Power Jokowi Jika Tak Cuti Saat Kampanyekan Prabowo-Gibran

Saiful Mujani
Pengamat politik sekaligus pendiri SMRC, Saiful Mujani.

JAKARTA, Inisiatifnews.com – Pengamat politik sari SMRC, Prof Saiful Mujani memberikan sentilan keras kepada Presiden Joko Widodo pasca menyatakan bahwa dirinya boleh berkampanye dan memihak dalam Pemilu 2024.

Ia melihat apa yang disampaikan Jokowi tersebut adalah bentuk kepanikan dirinya jika nanti Prabowo-Gibran kalah dalam Pilpres, sehingga narasi tersebut dilontarkan bahkan persis di depan Prabowo Subianto yang notabane adalah Capres nomor urut 02.

Bacaan Lainnya

“Presiden Jokowi ini sudah kalap. Begitu ingin Prabowo Gibran menang pilpres, sehingga terang-terangan dirinya boleh berkampanye dengan mengabaikan potensi konflik kepentingan dan abuse of power sebagai kepala negara,” kata Saiful dalam keterangannya yang dikutip wartawan, Kamis (25/1).

Jika merujuk pada aturan main yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memang diperbolehkan seseorang yang menjabat sebagai Presiden untuk berkampanye dan berpihak. Hanya saja, statusnya bukanlah Presiden, melainkan sebagai masyarakat biasa sehingga ia harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.

“Menurut UU, boleh aja Presiden kampanye, tapi harus cuti dan tak menggunakan fasilitas negara. Tinggal aja tiap hari di Istana Bogor kok, gimana mungkin nggak pake fasilitas negara,” ujarnya.

Sehingga kata Saiful Mujani, jika memang Jokowi berniat untuk mengampanyekan Prabowo-Gibran, ia tak masalah asalkan Jokowi melepaskan dulu jabatannya dan menyatakan cuti sebagai Presiden sehingga tidak menggunakan fasilitas negara di dalam kegiatan politik praktisnya.

Sementara itu, berdasarkan sistem hirarki kepemimpinan, jabatan Presiden akan dijabat secara ad interim oleh KH Maruf Amin yang notabane saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden.

“Kalau cuti Presiden, Maruf Amin jadi Presiden sementara mestinya,” imbuhnya.

Ia merasa heran mengapa narasi itu dilontarkan oleh Jokowi di tengah detik-detik menuju 14 Februari 2024. Apakah ada upaya keras Jokowi untuk memastikan Prabowo Gibran menang sehingga terkesan ia memaksakan diri untuk ikut terjun ke gelanggang kompetisi politik elektoral itu.

“Kok maksa banget sih? ada apa? ada megakorupsi dirinya yang butuh perlindungan Prabowo? pertanyaan itu sering muncul,” tukasnya.

Jika memang demikian, Saiful Mujani pun menyarankan agar DPR RI yang saat ini notabane dipimpin oleh Puan Maharani membuat hak angket untuk menjauhkan Jokowi dari kontestasi agar pemilu lebih berintegritas.

“Udah waktunya DPR gunakan hak angketnya untuk proses pemberhentian dan jauhkan pemilu dari dirinya, biar pemilu jurdil,” pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, Presiden Jokowi (Joko Widodo) memberikan tanggapan tegas terkait polemik keterlibatan presiden dalam kampanye, menyatakan bahwa presiden memiliki hak untuk berkampanye dan memihak.

Pernyataan ini disampaikannya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu (24/1).

“Presiden tuh boleh lho kampanye, memihak juga boleh, memihak atau tidak memihak itu tergantung individu masing-masing,” ujar Jokowi.

Namun, dalam konteks ini, Jokowi menekankan keharusan untuk tidak menggunakan fasilitas negara oleh pejabat publik yang juga menjadi pejabat politik bila melakukan kampanye.

“Ya boleh saja saya kampanye tetapi harus cuti tidak menggunakan fasilitas negara,” tambahnya.

Dalam konfirmasi terkait kemungkinan kampanye untuk pasangan calon yang didukung, Jokowi menekankan keputusan tersebut akan dilihat nanti sesuai perkembangan.

Hadir dalam kesempatan itu adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Temukan kami di Google News.

Pos terkait