KIPP : Pernyataan Presiden Jokowi Ikut Kampanye Pilpres 2024 Bahayakan Demokrasi

Kaka Suminta
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta. [foto : Inisiatifnews.com]

JAKARTA, Inisiatifnews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pernyataan jika presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam pemilu 2024 asalkan tidak menggunakan fasilitas negara menuai polemik di masyarakat. Hal ini telah memicu polemik di kalangan masyarakat.

Salah satunya adalah sekretaris jenderal (Sekjend) Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta. Dalam paparannya, ia menilai bahwa pernyataan Presiden Jokowi tersebut justru akan membuat kondisi politik di Indonesia menjadi rancu dan membahayakan demokrasi di Indonesia.

Bacaan Lainnya

“Pernyataan Presiden Jokowi tentunya akan membahayakan demokrasi karena itu akan berdampak kepada pejabat lainnya seperti Menteri, Kepala Daerah dan lainnya ikut memihak dan kampanye terang-terang kepada salah satu pasangan capres,” kata Kaka kepada awak media, Kamis (25/1).

Kaka menjelaskan, bahwa Presiden adalah presiden, bukan milik parpol tetapi sebagai pemimpin negara yang harus bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia.

“Pak Jokowi itu sebagai presiden bukan milik parpol, tetapi sebagai kepala negara yang harus bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia, maka tidak boleh memihak apalagi ikut kampanye salah satu calon presiden,” ucap Kaka.

Menurut Kaka, Jokowi harus mengambil cuti atau melepaskan jabatannya sebagai presiden jika mau ikut kampanye, karena hal itu akan mengganggu demokrasi Indonesia.

“Ya Pak Jokowi harus ambil cuti atau mundur dari jabatan presiden kalau mau ikut kampanyekan salah satu capres,” ungkapnya.

Dia menduga sikap Presiden tersebut akan memicu politik dinasti, yang Jokowi diduga kuat akan tetap menggunakan kekuasaan para pejabat negara dan fasilitas negara untuk memenangkan salah satu calon presiden pada pemilu 2024.

“Ya ada dugaan politik dinasti yang dibuat Jokowi dengan menggunakan kekuasaan, fasilitas negara dan melalui para pejabat negara untuk menangkan salah satu calon presiden pada pemilu 2024,” tegasnya.

Selain itu, dia menegaskan bahwa jika Jokowi sengaja ikut dalam kampanye dan memihak salah satu capres di Pilpres 2024, maka akibatnya akan berdampak pada demokrasi Indonesia yang akan hancur.

“Kalau Jokowi sengaja ikut dalam kampanye dan memihak salah satu capres di Pilpres 2024, maka akibatnya akan berdampak pada demokrasi Indonesia yang akan hancur,” bebernya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi (Joko Widodo) memberikan tanggapan tegas terkait polemik keterlibatan presiden dalam kampanye, menyatakan bahwa presiden memiliki hak untuk berkampanye dan memihak.

Pernyataan ini disampaikannya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu (24/1).

“Presiden tuh boleh lho kampanye, memihak juga boleh, memihak atau tidak memihak itu tergantung individu masing-masing,” ujar Jokowi, menegaskan kebebasan tersebut.

Namun, dalam konteks ini, Jokowi menekankan keharusan untuk tidak menggunakan fasilitas negara oleh pejabat publik yang juga menjadi pejabat politik bila melakukan kampanye.

“Ya boleh saja saya kampanye tetapi harus cuti tidak menggunakan fasilitas negara,” tambahnya.

Dalam konfirmasi terkait kemungkinan kampanye untuk pasangan calon yang didukung, Jokowi menekankan keputusan tersebut akan dilihat nanti sesuai perkembangan.

Hadir dalam kesempatan itu adalah Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Temukan kami di Google News.

Pos terkait