KPK Sebut Dirut NCKL Harita, Roy Arman Arfandy Mangkir Pemeriksaan

ali fikri kpk
Plt Jubir KPK, Ali Fikri.

JAKARTA, Inisiatifnews.com – Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri mengatakan bahwa Direktur Utama PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel, yakni Roy Arman Arfandy mangkir dari agenda panggilan tim penyidik pada Senin (29/1) kemarin.

Atas ketidakhadiran itu, lembaga antikorupsi segera menjadwalkan ulang pemanggilan yang bersangkutan agar mau memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Bacaan Lainnya

“Roy Arman Arfandy (Direktur Utama PT Trimegah Bangun Persada), saksi tidak hadir dan konfirmasi jadwal ulang,” kata Ali Fikri dalam keterangannya,, Selasa (30/1).

Tak Roy Arman Arfandy, dua saksi lainnya juga mangkir tanpa memberikan konfirmasi apa pun kepada pihak KPK. Kedua saksi itu yakni, Direktur Utama PT Adidaya Tangguh Eddy Sanusi dan Direktur Utama PT Smart Marsindo, Shanty Alda Nathalia.

Roy Arman Arfandy, Eddy Sanusi, dan Shanty Alda Nathalia sedianya diagendakan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan dan perijinan proyek di Pemprov Maluku Utara yang menjerat Abdul Gani Kasuba Dkk.

“Kami ingatkan untuk kooperatif hadir pada pemanggilan berikutnya,” tegas Ali.

Pada hari yang sama itu, Penyidik KPK memeriksa Direktur Utama PT Nusa Halmahera Mineral (NHM), Romo Nitiyudo Wachjo atau Haji Robert dan Direktur Halmahera Sukses Mineral, Ade Wirawan Lohisto. Dari kedua saksi itu, penyidik KPK mendalami adanya dugaan aliran uang terkait pengurusan izin tambang di wilayah Maluku Utara kepada Abdul Gani Kasuba.

Kedua perusahaan tersebut diketahui memiliki usaha tambang di Maluku Utara. KPK menduga dua saksi itu mengetahui ihwal dugaan suap terkait pengurusan izin tambang tersebut.

“Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pengurusan izin pertambangan yang ada di wilayah Maluku Utara dan dugaan adanya aliran uang untuk Tersangka AGK dalam pengurusan dimaksud,” tutur Ali.

Namun demikian, Ali Fikri enggan menjelaskan lebih lanjut terkait dugaan tersebut. Pasalnya, kata Ali, dugaan tersebut sedang didalami penyidik dalam proses penyidikan kasus yang juga salah satunya menjerat Direktur Eksternal PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel, Stevi Thomas (ST) ini.

Usai pemeriksaan kemarin, Haji Robert mengatakan, perusahaannya sudah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) di Halmahera Utara selama 23 tahun dan berencana untuk memperpanjang IUP-nya. Haji Robert mengaku mengenal sosok Abdul Gani Kasuba.

Namun, Ia mengklaim tak berkomunikasi secara khusus mengenai izin kegiatan perusahaannya dengan Haji Robert mengaku mengenal sosok Abdul Gani Kasuba. Ia juga mengklaim pengoperasian tambang PT Nusa Halmahera Mineral tidak berurusan dengan pemprov.

Diketahui perusahaan itu salah satunya mengoperasikan Tambang Emas Gosowong di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Haji Robert menyebut terdapat 3.000 pekerja yang ada di tambang PT Nusa Halmahera Mineral.

“Kita (mendapatkan izin) dari pusat. Saya punya enggak ada urusannya (dengan Gubernur). Kalau kita enggak, enggak ada urusan. Kalau kita kan enggak butuh pemprov (untuk perizinan),” ucap Haji Robert.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan 7 orang tersangka dugaan suap proyek, perizinan, dan jual beli jabatan usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Malut dan Jakarta pada Senin (18/12). Ketujuh orang tersangka itu yakni Abdul Ghani Kasuba (AGK) selaku Gubernur nonaktif Malut, Adnan Hasanudin (AH) selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Malut.

Temukan kami di Google News.

Pos terkait