Mahfud MD Setuju SIREKAP KPU Diaudit Digital Forensik : Tapi Lembaga Independen ya

Mahfud MD
Cawapres nomor urut 03, Mahfud MD di kantor MMD Initiative, Jakarta Pusat pada hari Selasa, 20 Februari 2024.

JAKARTA, Inisiatifnews.com – Calon wakil Presiden nomor urut 03, Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya sangat setujun jika ada upaya untuk melakukan audit forensik digital terhadap sistem informasi rekapitulasi (SIREKAP) milik KPU.

Hal ini disampaikan karena masyarakat banyak yang mencurigai adanya dugaan kecurangan yang terjadi akibat penggunaan sistem SIREKAP tersebut.

Bacaan Lainnya

“Bukan hanya TPN ya, tapi masyarakat pada umumnya di seluruh Indonesia itu mempersoalkan, bahkan sudah ada yang mengusulkan tentang audit digital forensik terhadap SIREKAP itu,” kata Mahfud MD di Jakarta Pusat pada hari Selasa (20/2).

Salah satu yang cukup menyita perhatian publik adalah adanya integrasi sistem yang membuat perubahan karena adanya salah input, namun berpengaruh bukan pada data yang diubah saja, akan tetapi juga mengubah data di TPS lain.

“Nah, itu sebabnya lalu menimbulkan kecurigaan. Oleh sebab itu perlu diadakan audit digital forensik terhadap SIREKAP dan sistem data server KPU-nya sekalian,” ujarnya.

Kemudian, Mahfud MD juga mengatakan bahwa audit digital forensik harus dilakukan oleh pihak yang independen. Tidak boleh dilakukan oleh lembaga dari pemerintah. Hal ini karena persoalan SIREKAP menjadi obyek yang dicurigai oleh masyarakat dan berkaitan langsung dengan integritas KPU sebagai penyelenggara pemilu.

“Menurut saya bukan lembaga yang berwenang yang mengaudit, karena ini soal politik dan kepercayaan publik. Harus lembaga independen, para ahli IT dari berbagai perguruan tinggi,” tutur Mahfud.

Mantan Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju tersebut mengatakan bahwa salah satu kecurigaan publik adalah sistem SIREKAP yang digunakan secara resmi oleh KPU untuk menjadi alat bantu rekapitulasi suara berasal dari luar negeri, termasuk juga dengan cloud server yang bekerja sama dengan perusahaan asal China bernama Alibaba.

Sehingga menurut Mahfud, audit digital forensik ini perlu dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan bahwa kesalahan rekapitulasi suara yang membuat publik gaduh memang murni kesalahan sistem, bukan upaya sistemik untuk melakukan hal-hal yang melawan hukum dan demokrasi.

“Apa betul itu kontraknya dengan Alibaba, dengan sistem-sistem datanya lewat China, Singapura dan Prancis. Itu kan harus diaudit, karena itu yang menemukan orang lain, selama ini kan rahasia itu, baru dijelaskan itu,” tukasnya.

Jika memang sistem itu berasal dari luar negeri, termasuk cloud computing yang dilakukan dalam menjalankan sistem rekapitulasi suara tersebut menggunakan layanan dari Alibaba, ia pun mempersilakan KPU untuk menjelaskan semuanya kepada publik secara jujur dan transparan.

“Maka saya sangat setuju, di luar perkara ke MK saya sudah serahkan ke tim khusus, kejujuran pemilunya itu mengangkut semua, menyangkut masa depan bangsa, menyangkut demokrasi, itu audit digital forensik supaya dilakukan, dan itu bisa,” tandasnya.

Apalagi kata Mahfud, salah satu komisioner KPU yakni Idham Kholid juga sempat menyatakan bahwa KPU sangat terbuka jika sistem SIREKAP dilakukan audit digital forensik.

“Dan beberapa hari lalu si Kholid dari KPU menyatakan siap diaudit, nah ayo dong. Lembaga independen tapi, bukan lembaga yang berwenang. Kalau lembaga yang berwenang nanti yang punya pemerintah lagi yang sudah dicurigai,” tegasnya.

Bagi Mahfud, audit digital forensik ini penting untuk membuktikan bahwa sistem KPU claer dari potensi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

“Kalau memang mau jujur ya audit sekarang,” pungkasnya.

Temukan kami di Google News.

Pos terkait