Guntur Hamzah Dilaporkan Ke MKMK, Terancam Tak Boleh Ikut Sidang PHPU Pilpres

Sunandiantoro
Advokat, Sunandiantoro di Mahkamah Konstitusi (MK).

JAKARTA, Inisiatifnews.com – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Guntur Hamzah kembali dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Guntur diduga memanipulasi putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas syarat Capres-Cawapres.

Sebagaimana diketahui, Guntur Hamzah adalah salah satu hakim konstitusi yang tersangkut dalam rekayasa Putusan MK yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka, keponakan mantan Ketua MK Anwar Usman. Anwar sebelumnya diberhentikan oleh MKMK sebagai Ketua MK.

Bacaan Lainnya

Guntur diduga punya hubungan sangat dekat dengan Anwar Usman dan lingkaran Istana akhirnya menyeretnya dalam perkara yang meloloskan Gibran melalui Putusan MK Nomor 90.

Karena itulah, dalam pelaporan ini, kuasa hukum pelapor juga meminta kepada MKMK di samping memeriksa pelanggaran etik, juga diminta agar terlapor dilarang terlibat mengadili Persidangan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

“Saya kira ini konsekuensi logis. Kita tentu ingat bahwa terlapor memiliki rekam jejak mengubah frasa pada Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022. Jadi wajar jika kemudian terlapor juga diduga telah memanipulasi dan menyelundupkan hukum pada Putusan MK Nomor 90 yang kita ketahui bersama kemudian putusan tersebut telah menimbulkan kekacauan pada Pilpres 2024,” terang Kuasa Hukum Pelapor, Sunandiantoro dalam keterangannya, Selasa (19/3/2024).

Pria yang karib disapa Sunan tersebut juga menambahkan, bahwa akibat Putusan MK Nomor 90 yang sarat akan kejanggalan tersebut, Pilpres 2024 menjadi kacau dan berpotensi mendelegitimasi hasilnya.

Sebab, pendaftaran Gibran menurut aturan masih belum memenuhi syarat usia yakni 40 tahun, lantas dipertegas dengan adanya Putusan DKPP yang menghukum Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena melanggar etik dan atau melanggar hukum karena menerima pendaftaran Gibran.

“Maka demi tegaknya konstitusi, etika penyelenggaraan negara yang bebas dari nepotisme, korupsi dan kolusi, serta demi menyelamatkan demokrasi, Prof. Guntur Hamzah haruslah dilarang ikut serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Pilpres 2024 dalam sidang MK mendatang,” tegasnya.

Pos terkait