Fernando eMas : Akankah Gibran Didiskualifikasi Lewat Putusan MK?

fernando-emas-
Pengamat politik dari Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS.

JAKARTA, Insiatifnews.com – Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando EMaS menduga bahwa gugatan sengketa PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) yang digugat di MK (Mahkamah Konstitusi) akan diterima. Apalagi jika bukti-bukti kuat tim hukum TPN Ganjar Mahfud maupun Timnas AMIN konkret dan meyakinkan majelis hakim Mahkamah.

Dimana ada dugaan kuat terjadi praktik abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk meloloskan putranya, yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Bacaan Lainnya

“Salah satu permohonan gugatan PHPU Pilpres yang diajukan oleh pasangan capres nomor urut 1 dan 3 ke Mahkamah Konstitusi adalah agar pasangan capres nomor urut 2 di diskualifikasi dan dilakukan pilpres ulang,” kata Fernando kepada wartawan, Rabu (27/3).

Walaupun banyak kalangan menurut Fernando, pesimis bahwa gugatan PHPU tersebut bisa dikabulkan oleh majelis hakim MK, karena adanya dugaan tekanan politik yang dilancarkan penguasa terhadap lembaga yudikatif tersebut.

“Banyak pihak pesimis atas permohonan gugatan yang diajukan oleh Anies – Muhaimin dan Ganjar – Mahfud tersebut karena sangat tidak mungkin dikabulkan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Namun dirinya, masih yakin ada peluang gugatan PHPU itu dikabulkan, sekurang-kurangnya dilakukan pemilu ulang dengan melakukan diskualifikasi terhadap Gibran Rakabuming Raka.

Di mana sebelum adanya Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 yang diketok palu oleh Ketua MK saat itu, yakni Anwar Usman, bahwa syarat pendaftaran Capres-Cawapres harus minimal berusia 40 tahun sesuai UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sementara Gibran belum memenuhi syarat, sehingga putusan MK tersebut terjadi, hingga Gibran pun bisa diloloskan dalam proses pendaftaran.

Efek sampingnya, putusan 90/PUU-XXI/2023 telah banyak mendapatkan cibiran publik, hingga runtuhnya kewibawaan MK sebagai lembaga peradilan sengketa kepemiluan. Apalagi berdasarkan putusan MKMK, Anwar Usman diputus bersalah melakukan pelanggaran etik berat hingga harus dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK.

“Pasca putusan tersebut, kepercayaan publik terhadap MK sangat buruk dan berujung pada putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi mencopot Anwar Usman, paman Gibran dari posisi Ketua Mahkamah Konstitusi,” tandasnya.

Jika demikian, Fernando pun menduga kuat bahwa MK akan mempertimbangkan semua petitum yang dilayangkan oleh para pemohon gugatan PHPU, serta berdampak pada diskualifikasi Gibran dalam Pilpres 2024.

“Mungkinkah para yang mulia hakim MK akan mengabulkan permohonan capres nomor urut 1 dan 3?. Seluruh masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia tentu menantikan apa yang akan diputuskan para Hakim MK terkait dengan gugatan PHPU Pilpres yang diajukan oleh pasangan Anies – Muhaimin dan Ganjar – Mahfud,” paparnya.

Yang paling penting dan krusial saat ini menurut Fernando adalah, apakah bukti konkret hingga saksi yang rencananya akan dihadirkan oleh para pemohon benar-benar bisa meyakinkan majelis hakim Mahkamah untuk mengabulkan gugatan mereka atau tidak.

“Tentu kesempatan bagi tim kuasa hukum Anies – Muhaimin dan Ganjar – Mahfud untuk membuktikan di hadapan para Hakim MK bahwa gugatan mereka dapat diterima dan dikabulkan,” terangnya.

“Semoga saja para Hakim MK akan memutuskan PHPU Pilpres yang diajukan oleh Anies – Muhaimin dan Ganjar – Mahfud adalah yang terbaik untuk Negara Indonesia dan demokrasi kita ke depan,” pungkasnya.

Pos terkait