01 dan 02 Kompak Ingin Hakim MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma

Suhartoyo
Ketua Majelis Hakim MK, Suhartoyo.

JAKARTA, Inisiatifnews.com – Dua kubu pemohon dalam gugatan PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum), yakni 01 Anies-Imin dan 03 Ganjar-Mahfud kompak untuk mendesak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), menghadirkan menteri Jokowi di dalam sidang lanjutan, yakni untuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli.

Awalnya, permohonan tersebut disampaikan oleh ketua Tim Hukum AMIN yakni Ari Yusuf Amir sebagai pihak pemohon I. Ia meminta agar majelis hakim membantu menghadirkan 4 (empat) orang saksi dari Menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Bacaan Lainnya

“Guna didengarkan keterangannya di persidangan ini, Yang Mulia,” kata Ari dalam permohonannya sebelum sidang PHPU hari kedua ditutip majelis hakim MK di gedung Mahkamah Konstitusi, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (28/3).

Keempat menteri tersebut antara lain ;

1. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati,
2. Menteri Sosial, Tri Rismaharini,
3. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, dan
4. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, yakni Todung Mulya Lubis. Ia mewakili pihak pemohon II menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengajukan permohonan secara tertulis kepada majelis hakim Mahkamah untuk menghadirkan setidaknya 2 (dua) menteri untuk diminta keterangannya.

Dua menteri yang diminta adalah untuk keperluan pendalaman dan pembuktian soal operasi Bansos yang diduga digelontorkan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk kepentingan pemenangan salah satu paslon Pilpres 2024. Termasuk juga soal kondisi fiskal.

Mereka yang dimohonkan untuk dihadirkan oleh pemohon II adalah ; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

“Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan Bansos, kaitannya dengan kebijakan fiskal, dan yang lain-lain, maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama,” kata Todung.

Oleh sebab itu, ia memohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut. Sehingga dari keterangan dua menteri tersebut, dapat digali dan ditermukan dugaan kecurangan dan abuse of power yang dialamatkan pemohon kepada Presiden Joko Widodo.

“Paling tidak dua kementerian ini yang dianggap sangat penting dan sangat vital, dan kami mohon berkenan majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan tersebut,” terangnya.

Menanggapi permintaan dari dua kubu pemohon tersebut, Ketua majelis hakim MK Suhartoyo menyampaikan bahwa hal itu akan dibahas terlebih dahulu di dalam rapat majelis hakim. Apakah permohonan tersebut bisa dikabulkan atau tidak.

“Nanti kami pertimbangkan semua itu,” kata Suhartoyo.

Hanya saja, ia memberikan catatan besar bahwa menghadirkan menteri untuk kelengkapan materi persidangan tersebut akan dilakukan dengan kehati-hatian, jangan sampai kehadiran para menteri nanti ada esensi keberpihakan di dalam perkara yang sedang disidangkan.

“Karena harus dicermati, karena ini kan perkara interpares, pertalian, jadi ketika Mahkamah membantu memanggil akan ada irisan-irisan keberpihakan itu. Jadi harus hati-hati, kecuali memang mahkamah yang memerlukan dan ingin mendengar, bukan saksi atau ahli,” tuturnya.

Artinya, para menteri yang dimohonkan untuk dihadirkan oleh kedua kubu pemohon tersebut bisa saja dihadirkan sepanjang diperlukan oleh Mahkamah. Dengan catatan, menteri tersebut hanya boleh menjawab pertanyaan dari majelis hakim, bukan dari pihak-pihak, baik pemohon, termohon, terkait maupun pemberi keterangan dalam hal ini Bawaslu.

“Mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah. Itu tergantung dalam rapat majelis hakim. Jadi para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang membutuhkan adalah mahkamah,” pungkasnya.

Dengan demikian, sidang gugatan PHPU hari kedua dengan mendengarkan keterangan pihak termohon, terkait dan pemberi keterangan telah berakhir. Sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin, 1 April 2024 pukul 08.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak pemohon I.

“Kepada pemohon I menghadirkan saksi dan ahli, maka persidangan hari ini ditunda sampai hari Senin, 1 April 2024 pukul 08.00 WIB di tempat Mahkamah Konstitusi,” kata hakim ketua Konstitusi, Suhartoyo sembari mengetuk palu sidang.

Temukan kami di Google News.

Pos terkait