Mahfud MD : Kecurangan Pemilu Bergeser Tak Cuma Horizontal, Tapi Vertikal

Mahfud MD di UII (2)
Prof Mahfud MD saat mengisi seminar di UII Yogyakarta.

YOGYAKARTA, Inisiatifnews.com Pakar hukum tata negara, Mahfud MD menilai, kecurangan pada dasarnya selalu ada dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Namun, ia berpendapat, untuk 2024 kecurangan pemilu kembali bergeser dari vertikal ke kecurangan horizontal.

“Sampai 2014 kecurangan itu selalu horizontal antar kontestan, pemerintah tidak ikut main curang, tapi sejak 2019 sampai sekarang ditengarai kecurangan bergeser lagi, bukan hanya horizontal sekarang vertikal,” kata Mahfud dalam Seminar Nasional Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan ke Depan di UII Yogyakarta, Rabu (8/5/2024).

Bacaan Lainnya

Ia menerangkan, kecurangan horizontal itu seperti antar parpol melawan parpol, antar anggota parpol melawan parpolnya atau antar paslon melawan paslon. Pada Orde Baru, kecurangan yang ada dalam setiap pelaksanaan pemilu terjadi secara vertikal.

Artinya, lanjut Mahfud, semuanya sudah diatur siapa yang menang, siapa yang kalah, bahkan seberapa banyak suara-suara yang didapatkan. Itu semua sudah dihapus usai Indonesia masuk era Reformasi dan kita sudah melakukannya cukup baik selama ini.

“Tapi, sejak 2019 bergeser horizontal lagi melibatkan aparat, ini ditengarai,” ujar Mahfud.

Jadi, kecurangan itu dilakukan melalui mobilisasi aparat dan menggunakan fasilitas negara secara disamarkan. Sehingga, fasilitas-fasilitas negara dipakai, tapi dipakai alasan-alasan yang ada peraturannya sebagai dasar untuk menutup kecurangan.

“Sehingga, kecurangan menjadi terstruktur sistematis dan masif. Nah, upaya melalui MK sudah dilakukan , namun hasilnya menurut MK dugaan dugaan kecurangan secara TDM itu tidak terbukti secara hukum,” kata Mahfud.

Meski begitu, ia menekankan, secara politik masih banyak langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kecurangan Pemilu 2024. Sebab, walau secara hukum konstitusi sudah selesai, pemerintah tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa pengawasan.

Maka itu, ia menekankan, semua elemen bangsa tetap bisa melakukan pengawasan dalam koridor yang benar. Sebab, Mahfud mengingatkan, jika pemerintahan yang ada berjalan tanpa pengawasan, bukan tidak mungkin negara ini mengalami kehancuran.

“Kalau kita diam membiarkan satu pemerintahan berjalan tanpa pengawasan kita dalam koridor yang benar, ya kita khawatir negara nanti rusak, hancur,” ujar Mahfud.

Apalagi, ia menuturkan, jika pemerintahan yang berjalan ditengarai merupakan hasil kolaborasi atau konspirasi antara penjahat dan pejabat korup. Mereka bergabung untuk membuat satu keputusan publik yang jika dibiarkan tentu akan berbahaya.

“Karena kalau keadaan sudah normal hukum dalam kerja sama sama sama penjahat ini yang satu akan mengkhianati yang lain, akan saling menghancurkan, dan itu yang jadi korban rakyat lagi,” kata Mahfud.

Kondisi itu yang Mahfud sebut mengerikan. Yaitu, ketika oligarki yang disebut pengusaha-pengusaha perusak lingkungan alam dan sebagainya, berkolusi atau berkolaborasi dengan penjahat korup untuk memenangkan satu pertarungan

“Wah itu bahaya, saudara, itu bahaya. Oleh sebab itu, kita jangan pernah lelah mengambil posisi untuk tetap berjuang dari mana banyak, ormas-ormas, kampus-kampus, civil society,” ujar Mahfud.

Temukan kami di Google News.

Pos terkait