Diperiksa Polda Metro Jaya

Hasto: Jangan Takut Ungkapkan Kebenaran!

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto diperiksa polisi usai pernyataannya di wawancara salah satu TV swasta nasional, dipersoalkan. Hasto dituding melakukan tindak pidana penghasutan dan atau menyebarkan informasi elektronik yang memuat pemberitaan bohong.

Hasto datang di Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya didampingi pengacaranya Ronny Berty Talapessy, sejumlah politisi Banteng, dan beberapa politisi Partai Hanura.

Bacaan Lainnya

Usai diperiksa, Hasto mengatakan, pernyataan yang dia sampaikan di sejumlah media, bentuk tanggung jawabnya dalam melakukan pendidikan dan komunikasi politik. Fungsi ini melekat pada PDI Perjuangan sebagai partai yang sah menurut undang-undang.

“Pernyataan saya sampaikan sebagai tanggung jawab saya untuk melakukan pendidikan politik dan menjalankan fungsi komunikasi politik sesuai AD/ART partai,” kata Hasto di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Kedatangannya untuk menjalani pemeriksaan, lanjut Hasto, bentuk ketaatan kader partai terhadap hukum. Ini pun sudah sesuai dengan pesan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri.

Ditegaskan, Indonesia bukan negara kekuasaan, melainkan hukum. Hasto ingin, kader partai, khususnya PDI Perjuangan tak takut melancarkan kritik kepada Pemerintah. “Seorang kader harus berani menegakkan hukum, berani menyuarakan kebenaran,” tegasnya.

Hasto menyatakan, pernyataannya kepada media nasional yang membuatnya diperiksa polisi, juga bentuk kebebasan demokrasi. Selain itu, pernyataannya adalah produk jurnalistik yang diatur UU Pers dengan prinsip kebebasan pers.

Kuasa hukum Hasto, Ronny menegaskan, pernyataan Hasto yang dipersoalkan dan dilaporkan, jelas dijamin konstitusi. Ronny Heran dengan pelaporan dam tudingan kepada Hasto. Dijelaskan, yang dipersoalkan dalam laporan itu adalah materi kritik seorang aktivis partai politik, sekjen partai politik yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kuasa Hukum Hasto lainnya, Patra M. Zen, mengungkapkan, Hasto diperiksa oleh empat penyidik. Dalam pemeriksaan selama dua jam itu, penyidik mencecar Hasto empat pertanyaan. Namun dia tak menjelaskan detail.

Patra hanya mengungkap, penyidik menyampaikan bahwa undangan pemeriksaan hanya klarifikasi yang tidak wajib dihadiri. Hasto hadir karena ingin memberikan contoh sebagai warga negara yang baik. Hasto, kata Patra, akan lanjut melapor ke Dewan Pers.

“Bahwa karena ini adalah produk jurnalisme, untuk menghormati hukum, maka penyidik mempersilakan kita untuk Pak Hasto ke Dewan Pers terlebih dahulu,” kata Patra M Zen.

Dia membela Hasto yang dinilainya tengah menyuarakan pertimbangan dissenting opinion hakim konstitusi terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. “Jadi, Pak Hasto untuk menyuarakan kebenaran termasuk kecurangan Pemilu yang sudah menjadi pertimbangan hakim majelis konstitusi di tiga dissenting opinion,” tandasnya.

Diketahui, pelapor Hasto tersebut berinisial HA dan BS. Keduanya menggunakan Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 28 ayat (3) Jo. Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Wawancara TV yang dipersoalkan tersebut, berlangsung pada tanggal tanggal 16 Maret 2024 dan tanggal 19 Maret 2024.

Temukan kami di Google News.

Pos terkait