Romo Magnis: KWI dan PGI Tak Dididik Kelola Pertambangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi jatah ormas keagamaan untuk mengelola konsensi tambang. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerimanya. Sementara sejumlah ormas keagamaan lain, menolak.

Salah satu ormas keagamaan yang menolak adalah Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI). Sikap ini didukung Imam Katolik Franz Magnis Suseno (Romo Magnis).

Bacaan Lainnya

“Saya dukung sikap KWI yang tidak akan melaksanakannya. Sebab saya amat khawatir,” kata Romo Magnis usai menghadiri Dialog Lintas Iman di Wisma Sangha Theravada Indonesia, Jakarta Selatan.

Dikatakan Romo Magnis, para pengurus KWI, romo, serta umat Katolik, tak dididik untuk mengelola keduniawian. Dalam hal ini secara lebih spesifik, mengelola pertambangan.

“Kami tidak dididik untuk itu. Dan yang umat harapkan dari kami dalam agama, bukan soal itu,” tegas penulis dan pengajar filsafat di Universitas Driyakara ini.

Romo Magnis tak mempersoalkan jika ada ormas agama lain yang menerimanya. “Itu terserah kelompok lain. Tetapi, saya kira kalau dari Katolik dan Protestan sama saja. Dua-duanya menolaknya,” ujar Romo Magnis.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migrant, dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan KWI Marthen Jenarut, mengatakan, gereja Katolik tak berminat mengelola tambang. Apalagi pihaknya mendorong tata kelola pembangunan yang sesuai prinsip berkelanjutan.

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Karena itu, KWI sepertinya tidak berminat untuk mengambil tawaran tersebut,” kata Marthen.

Ditegaskannya, KWI adalah lembaga keagamaan dengan peran-peran seperti, tugas-tugas kerasulan diakonia (pelayanan), kerygma (pewartaan), liturgi (ibadat) dan martyria (semangat kenabian). “Fokus KWI tetap pada pewartaan dan pelayanan sehingga mewujudkan tata kehidupan yang bermartabat,” tegasnya.

Senada, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) mengaku, pengelolaan tambang bukan bidang pelayanan mereka. Ketua Umum PGI Gomar Gultom melihat, PGI tidak memiliki kemampuan dalam mengelola tambang. Selain itu, aneh jika PGI turut mengelola tambang, sementara masih melayani korban usaha tambang.

“Ini benar-benar berada di luar mandat yang dimiliki oleh PGI. Jika jadi pelaku usaha tambang, potensial akan menjadikan PGI berhadapan dengan dirinya sendiri kelak dan akan sangat rentan kehilangan legitimasi moral,” tegasnya.

Presiden Jokowi sebelumnya memberikan izin khusus kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Jangka waktunya 5 tahun sejak aturan diterbitkan.

Izin ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam aturan tersebut terdapat Pasal 83A yang memberikan kesempatan bagi ormas agama untuk memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Temukan kami di Google News.

Pos terkait