Afifuddin Janji Pelaksaan Pilkada 2024 Sesuai Rencana, Tak Terpengaruh Kasus Hasyim Asyari

Afifuddin Pimpin KPU
Plt Ketua KPU, Mochammad Afifuddin.

JAKARTA, Inisiatifnews.com – Pelaksana Tugas Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 akan tetap berlanjut seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa semua rangkaian proses persiapan pelaksanaan Pilkada tersebut tidak akan terhambat pasca skandal kasus asusila yang dijeratkan kepada Hasyim Asyari yang berujung pemecatan oleh DKPP itu.

“Kita akan lakukan percepatan-percepatan langkah untuk kemudian menyiapkan tahapan Pilkada,” kata Afifuddin, Kamis (4/7).

Bacaan Lainnya

Afifuddin kemudian pamer mengenai kerja KPU yang sedang melakukan konsolidasi internal dengan seluruh Ketua KPUD di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di Jakarta.

“Kebetulan kita sedang mengkonsolidasi semua ketua KPU provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia di Jakarta sehingga kami sudah melakukan konsolidasi internal,” terangnya.

Afifuddin kembali menegaskan, pihaknya tak akan terganggu dengan skandal Hasyim Asyari. Sebab, semua jajaran KPU di pusat maupun di daerah tetap akan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

“Kami pastikan tidak terganggu, kami akan lakukan percepatan langkah-langkah konsolidasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) memutuskan bahwa Ketua KPU RI Hasyim Asyari bersalah dalam kasus dugaan asusila.

Ketua DKPP RI Heddy Lugito pun memutuskan agar Hasyim Asyari dipecat dari jabatannya sebagai Ketua KPU RI.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,” ucap Heddy Lugito saat membacakan putusan, Rabu (3/7).

Dalam putusannya, DKPP kemudian mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya, dan meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim yang hadir secara virtual dalam sidang dalam kurun maksimal 7 hari sejak putusan dibacakan.

“Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan,” ujarnya.

Terakhir, DKPP RI meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Temukan kami di Google News.

Pos terkait