Mahfud MD di Singapura: Praktik Politik dan Hukum Berpotensi Gagalkan Indonesia Emas 2045

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah meletakkan dasar-dasar demokrasi dan hukum dalam tata negara dan pemerintahannya. Namun, sampai hari ini, Indonesia masih terus menghadapi hambatan dalam pembangunan demokrasi dan hukum secara substansial. Jika tren ini terus berlanjut, maka visi Indonesia Emas 2045 yang telah dicanangkan pemerintah secara resmi melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010, kemungkinan besar tidak akan terwujud. Demikian diungkapkan oleh guru besar hukum tata negara, Mahfud MD saat menjadi pembicara tunggal dalam seminar yang diselenggarakan oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute, di Singapura, Kamis (04/07/2024).

Dalam paparannya yang berjudul “Democracy, Corruption, and Law Enforcement” Challenges in achieving Grand Indonesia 2045 itu, Mahfud MD mengingatkan bahwa Indonesia memang masih punya waktu 21 tahun lagi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas. Namun disayangkan, infrastruktur politik dan penegakan hukumnya semakin lemah. Begitu pula dengan aspek-aspek lain yang memerlukan perbaikan serius seperti pendidikan, kesehatan, layanan dasar dan lain-lain.

“Jika praktik politik dan hukum Indonesia dibiarkan terus seperti sekarang, maka bonus demografi akan sulit terwujud dan malah sebaliknya, akan menjadi kutukan demografi, dan visi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi mimpi,” ujar mantan Menko Polhukam RI tersebut.

Mahfud menuturkan, Indonesia bercita-cita menjadi negara dengan perekonomian empat atau lima besar dunia, memiliki pendapatan per kapita mendekati US$ 24.000, dan dikelola oleh sumber daya manusia berkualitas tinggi. Namun, sejak tahun 1993 atau sudah lebih dari 30 tahun, negara ini tidak mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. “Oleh karena itu, diperlukan tindakan serius untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kita membutuhkan ahli dari berbagai bidang pembangunan yang bersedia bekerja sama mengatasinya” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi RI periode 2008-2013 itu.

Ia menyampaikan, gagasan tentang masa depan Indonesia pasca kemerdekaan tertuang dalam alinea ke-2 Pembukaan UUD 1945. Hari ini, generasi baru bangsa Indonesia mencita-citakan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia yang memiliki ciri-ciri seperti adil dan makmur.

Berdasarkan skenario dan perhitungan pemerintah saat ini, visi itu diyakini tercapai pada 2045 ketika Indonesia berusia 100 tahun, atau satu abad setelah proklamasi kemerdekaan. Untuk mewujudkan visi itu, pemerintah menetapkan strategi pembangunan berdasarkan empat pilar pembangunan. Mulai dari pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, sampai ketahanan dan tata kelola nasional.

Mahfud mengingatkan, untuk mewujudkan itu semua, Indonesia tidak cuma dituntut mampu mencapai target-target pertumbuhan ekonominya. “Beberapa perhitungan ilmiah memang diberikan seperti McKenzie dan Price Waterhouse Coopers, dikutip oleh pemerintah dan memberikan mereka tingkat kepercayaan tertentu. Meski begitu, ini bukan sekadar mengupayakan prasyarat seperti memastikan negara mencapai pertumbuhan ekonomi linier, namun ada aspek-aspek lain non-ekonomi yang perlu diperhatikan,” ujar anggota DPR periode 2004-2008 itu.

Harapan Perubahan pada Prabowo

Meski demikian, Mahfud MD menaruh harapan kepada Prabowo Subianto yang telah terpilih sebagai Presiden RI untuk periode lima tahun mendatang. Ia berharap, pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto nanti dapat mempersiapkan diri dalam rangka menyongsong bonus demografi dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Kita tidak boleh putus asa dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dari segi politik dan hukum, saya berharap agar Prabowo Subianto mampu memimpin Indonesia untuk mewujudkan visi tersebut,” kata Mahfud di hadapan para peneliti, akademisi, dan pengambil kebijakan yang hadir pada seminar ini.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu mengungkapkan dua alasan yang membuatnya menaruh harapan Prabowo Subianto bisa melakukan itu. Pertama, Mahfud mencatat bahwa Prabowo sering mengutarakan pikirannya bahwa permasalahan mendasar di Indonesia adalah persoalan ketidakadilan dalam pemerintahan.

“Jika oligarki menguasai pemerintahan, penegakan hukum lemah, dan korupsi terus merajalela, maka disintegrasi Indonesia bukan hal yang mustahil dan dapat terjadi kapan saja. Bagi saya, pernyataan itu bisa jadi menunjukkan keprihatinan mendalam Prabowo terhadap masalah oligarki, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum yang sudah meluas secara nasional,” ujar Mahfud yang bersama Ganjar Pranowo menjadi pesaing pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming dalam Pilpres 2024 yang lalu.

Kedua, berdasarkan perkenalan dan hubungan kerja kolegialnya dengan Prabowo secara langsung, Mahfud memiliki harapan besar bahwa Prabowo dapat membawa perubahan dan perbaikan seperti yang diungkapkan dalam pernyataan tersebut. Menurut Mahfud, keyakinan itu tidak hanya dibuktikan melalui pengalaman karir dan karakter pribadinya.

Latar belakang sebagai perwira militer dan saat ini menjadi Menteri Pertahanan, lanjut Mahfud, juga menuntut Prabowo memiliki sikap nasionalis yang kuat dan disiplin. Selain itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013 itu menyampaikan, pengetahuan dan pengalaman Prabowo sangat luas, diluar karakternya yang kadang temperamental.

“Terkadang dia mungkin temperamental, tetapi dia adil, konsisten, dan hangat. Bagi saya, itu adalah sebuah harapan yang bisa digantungkan di tengah kenyataan yang tidak bisa kita hindari,” kata Mahfud.

Anggota DPR RI periode 2004-2008 itu menambahkan, pada Pilpres 2024 lalu memang dirinya tidak mendukung Prabowo karena Mahfud mencalonkan diri sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Tapi, Mahfud menegaskan, dirinya dan Ganjar Pranowo sudah dinyatakan kalah dalam Pemilu, walaupun menyadari banyak pula kritik dan keluhan terhadap kualitas Pemilu 2024.

Namun, ia menekankan, secara konstitusional Prabowo-Gibran menang dan demi kewargaan kita dalam menegakkan konstitusi, kemenangan Prabowo-Gibran harus diterima. Karenanya, Mahfud menyampaikan, setelah itu semua harus kembali fokus membangun bangsa ini dengan kemampuan atau keahlian dan bidang masing-masing.

“Bangsa ini harus terus maju, tidak boleh ditahan atau dihentikan oleh mereka yang kalah dalam pemilu. Oleh karena itu, ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres, saya dan Pak Ganjar langsung menyatakan penerimaan dan menyambut baik kedatangan Prabowo sebagai Presiden RI mendatang,” ujar Mahfud. (*)

Temukan kami di Google News.

Pos terkait