JAKARTA, Inisiatifnews.com – Ketua Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) DKI Jakarta, Syarief Hidayatulloh menilai, bahwa banyak mall di Jakarta yang berada di lokasi padat, bahkan cenderung pengelola pusat perbelanjaan itu tak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
“Harus dikaji ulang mengenai kesesuaian tata ruang mall dengan peruntukannya, termasuk mengenai zonasi atau jarak, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” kata Syarief dalam keterangan persnya, Sabtu (11/1/2020).
Karena dianggap banyak mall yang tidak memperhatikan AMDAL tersebut, banyak sekali zonasi yang justru membuat kawasan itu macet. Ditambah lagi, kesesuaian zonasi juga berdampak pada sepi atau ramainya pengunjung mall.
“Bahwa banyak penempatan lokasi mall tidak dilakukan secara matang sehingga menimbulkan masalah kemacetan,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Syarief pun meminta agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan audit kepada seluruh bangunan Mall yang ada di ibukota.
“Kami mendesak Pemprov DKI Jakarta terutama Gubernur dapat segera menginstruksikan Dinas Citata dan Satpol PP untuk mengaudit mall yang melakukan pelanggaran,” tegas Syarief.
Ia juga menyarankan agar pemantauan terhadap bangunan mall yang tidak sesuai dan abai terhadap AMDAL dilakukan dengan baik. Salah satunya adalah pemantauan secara digital.
“Di era digital ini, Pemprov DKI Jakarta bisa membeli peralatan yang canggih untuk memastikan mall itu melanggar atau tidak,” sarannya.
Namun penggunaan alat tersebut, Syarief meminta agar instansi terkait yang menjadi operatornya. Sehingga kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan benar-benar terbantu dan percepatan kerja dapat diandalkan.
“Sementara tenaganya dari Satpol PP dan Dinas Citata yang menjadi domainnya,” tutup Syarief. [DEL]
