Inisiatifnews.com – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana menyayangkan statemen dari pejabat Pemprov DKI Jakarta dari Suku Dinas Kebudayaan yang tak ingin diganggu urusan kinerjanya. Termasuk soal dikemanakan para pohon yang ditebang dari area Monas itu.
Menurut William, seharusnya statemen semacam itu tidak dilontarkan oleh seorang pejabat pemerintahan dalam menjalankan kinerjanya. Hal ini karena apa yang mereka kerjakan berkaitan dengan pengelolaan duit rakyat.
“Muak dengar statement pejabat kaya begini. Ini duit negara bukan duit lu. Wajar kalo warga mau tau prosesnya,” kata William, Sabtu (15/2/2020).
Kemudian, William juga menegaskan bahwa dalam pengelolaan pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan uang rakyat harus dijalankan dengan prinsip transparansi.
“Transparansi harga mati,” tegasnya.
Perlu diketahui, bahwa Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana meminta kepada seluruh masyarakat tidak mengganggu urusan kinerja Pemprov DKI Jakarta. Karena menurutnya, seluruh pertimbangan rekomendasi sebaiknya menjadi urusan internal pemerintah DKI saja.
“Ini dapur kami. Jangan tanya bahannya apa aja. Ya jangan dong, ini dapur, dapur saya. Apa yang kami bahas masa detil Anda mau tahu?,” kilah Iwan, saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/2).
“Pokoknya di sini saya yang mengeluarkan rekomendasi bahwa kawasan cagar budaya Monas bisa dilakukan Formula E. Selesai,” lanjut dia.
Hal ini dikatakannya terkait perbedaan antara klaim Gubernur DKI Anies Baswedan dengan pernyataan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) terkait dengan rekomendasi gelaran Formula E di Monas. [RED]
