Gubernur Jatim Harap Tak Ada Buruh Demo May Day di Tengah Covid-19

  • Whatsapp
Gubernur Jawa Timur
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan keterangan kepada wartawan usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Pertemuan tersebut diantaranya membahas permintaan Khofifah untuk pembangunan transportasi massal seperti Mass Rapid Transit ( MRT) hingga Light Rail Transit ( LRT) yang akan menghubungkan sejumlah wilayah di Jawa Timur.

Inisiatifnews.com – Setiap tanggal 1 Mei selalu diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Ketika di situasi normal, elemen buruh tanah air selalu menggunakan momentum itu untuk merefleksikan diri terhadap persoalan perburuhan, salah satunya adalah dengan medium aksi unjuk rasa di jalanan.

Namun di tengah pandemik Covid-19 seperti saat ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap besar agar aktivitas rutinan buruh itu diurungkan dulu. Ia sangat mengkhawatirkan justru jika ada buruh yang menggelar aksi di jalanan, upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus Korona akan terganggu, dan bisa jadi menular ke mereka.

Bacaan Lainnya

“Surabaya Raya tengah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sebaiknya (buruh) tidak turun ke jalan karena risiko penularan Covid-19 sangat besar,” kata Khofifah di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (30/4/2020).

Surabaya Raya adalah wilayah yang meliputi Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Memang saat ini tengah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak tanggal 28 April 2020 lalu.

Menurut Khofifah, jika para buruh tetap menggelar aksi unjuk rasa di jalan, maka dapat dipastikan aturan soal physical distancing tidak akan terlaksana. Hal inilah yang dia khawatirkan akan menimbulkan ledakan penularan Covid-19.

Khofifah berharap peringatan May Day besok, dapat dimaknai sebagai bentuk solidaritas bersama seluruh buruh Indonesia dalam menyikapi Covid-19 yang turut melemahkan perekonomian negara. Menurutnya, tak ada dikotomi pengusaha maupun pekerja, karena semua ikut terdampak.

“Saya harap rekan-rekan buruh dapat memahami kondisi pandemi ini. Demi kebaikan kita semua,” kata dia.

Sebagai gantinya, lanjut Khofifah, para buruh dapat tetap menyuarakan aspirasinya secara virtual, yakni melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial.

“Substansinya dapat, keamanan dan kesehatan para buruh pun relatif lebih terjaga, suasana pun tetap kondusif,” ujarnya.

Mantan Menteri Sosial RI ini juga tetap akan ikhtiar mengawal seluruh aspirasi buruh di Jatim serta mencari solusi dari seluruh persoalan ketenagakerjaan. Khususnya terkait isu PHK atau tenaga kerja yang dirumahkan di tengah situasi darurat covid-19.

KSPI, KSPSI dan KSBSI Batal Aksi

Perlu diketahui, bahwa tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) sempat berencana menggelar aksi unjuk rasa pada tanggal 30 April 2020. Aksi sempat tersampaikan akan terpusat di Jakarta dengan dua target lokasi yakni di depan Kementerian Koordinator Perekonomian dan gedung DPR RI.

Hanya saja, rencana aksi tersebut diurungkan setelah mendapatkan jawaban dari Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah dan DPR sudah sepakat menahan pembahasan klaster ketenagakerjaan yang ada di dalam omnibus law RUU Cipta Kerja sepanjang pandemik Covid-19 berlangsung di Indonesia.

Salah satu kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan tak akan turun ke jalan pada peringatan Hari Buruh 2020. Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan sebagai gantinya, para buruh akan melakukan kegiatan seperti bakti sosial, penggalangan dana untuk membantu buruh yang terdampak corona, hingga kampanye di media sosial.

Salah satu tema yang diangkat di media sosial adalah penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Draf RUU yang sudah terlanjur masuk di DPR, menurutnya, tak usah dibahas lagi dan seharusnya dihentikan sama sekali. [RED]

Pos terkait