Kebijakan Anies Larang Keluar Masuk DKI Jadi Musuh Bersama Pecinta Relaksasi PSBB

  • Whatsapp
pergub dki 47 tahun 2020
Pergub DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020.
PHP Dev Cloud Hosting

Inisiatifnews.com – Akademisi dari President University, Muhammad AS Hikam menilai bahwa kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan yang menerbitkan Pergub Nomor 47 Tahun 2020 akan membuat para pecinta pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah pandemi Covid-19 memberikan apresiasi.

“Beleid tersebut tentunya akan diapresiasi pihak yang konsisten dengan kebijakan penanggulangan wabah Covid-19 melalui penerapan social distancing dan karantina lokal,” kata Hikam dalam siaran persnya, Sabtu (16/5/2020).

Bacaan Lainnya

Begitu juga sebaliknya. Dengan kebijakan memperketat PSBB tersebut juga akan menjadi persoalan bagi mereka yang sudah tidak tahan lagi ingin keluar rumah dan jalan-jalan.

“Bagi pihak yang mendambakan relaksasi PSBB, dengan segala perwujudannya tentu akan menolak atau setidaknya kurang sreg dengan Pergub anyar itu,” ujarnya.

Secara pribadi, Hikam lebih sepakat agar pemerintah konsisten dengan upaya kerasnya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan lebih memperketat PSBB. Karena baginya, PSBB adalah upaya kolektif bangsa Indonesia untuk memastikan virus Korona tidak semakin merajalela.

“Saya pribadi termasuk golongan yang mencoba konsisten mendukung upaya menanggulangi Covid-19 yang dibuat Pemerintah, khususnya kebijakan PSBB,” tegasnya.

Sementara dewasa ini, ia secara pribadi pula menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan tidak konsisten dengan upaya keras tersebut, sembari memastikan virus tidak semakin menular dan menjadi pekerjaan berat yang berkepanjangan bagi seluruh sektor kehidupan bangsa Indonesia.

“Faktanya, Pemerintah dan para pejabatnyalah yang satu persatu tidak konsisten dan malah saling bertentangan dalam pelaksanaan,” pungkasnya.

“Bahkan ada kecenderungan mempolitisasi aturan yang kemudian membuka benturan kepentingan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, misalnya tentang penerapan PSBB atau izin mudik dan pelonggaran dalam lalu lintas antar-kota, dan lain-lain,” sambungnya.

Oleh karena itu dirinya sebagai kelompok yang sangat setuju pengetatan aturan PSBB, Hikam mengaku sangat mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

“Jadi saya sambil mengapresiasi upaya Pak Gub DKI,” tukasnya.

Hanya saja, ia tetap menaruh rasa was-was terhadap kebijakan Anies Baswedan itu, apakah benar-benar akan konsisten untuk memerangi Covid-19 atau akan menjadi sekedar gimmic politik semata di situasi yang kurang bagus di dalam komunikasi lintas pemerintahan itu.

“Pada saat yang sama juga ketar-ketir apakah pelaksanaannya akan konsisten, atau hanya akan politicking saja?,” tambahnya.

Relaksasi PSBB masih mengkhawatirkan.

Di sisi lain, Menteri Riset dan Teknologi di era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mengatakan, bahwa keputusan apapun dari pemerintah yang bisa dimaknai sebagai pelonggaran PSBB untuk saat ini masih terbilang mengkhawatirkan.

“Yang hampir bisa dipastikan adalah bahwa pengendoran atau relaksasi PSBB bukanlah opsi yang saat ini bisa diambil. Sebab fakta penyebaran Covid-19 di negeri ini belum menunjukkan ada tanda-tanda terjadinya flattening the curve alias perataan kurva,” tegasnya.

Kemudian untuk opsi yang bisa diambil dalam upaya pendataan yang faktual terhadap penyebaran Covid-19, Hikam mengharapkan agar pemerintah bisa melakukan pemeriksaan yang akuat dengan tes massal. Dengan demikian akan bisa diambil seberapa besar sebenarnya penyebaran virus yang menjadi wabah di seluruh dunia itu.

“Yang perlu segera dilaksanakan selain menguatkan pelaksanaan PSBB adalah melakukan tes massal kepada publik di seluruh wilayah. Dengan sinergi antara social distancing, karantina lokal, dan tes massal, kita akan lebih efektif melakukan penanggulangan (wabah) tersebut,” tuturnya.

Terakhir, Hikam tetap berharap agar upaya pengetatan PSBB di wilayah DKI Jakarta seperti yang tertuang di dalam Pergub Nomor 47 Tahun 2020 benar-benar dijalankan secara konsisten oleh Anies Baswedan.

“Kita tunggu bukti efektifitas pelaksanaan Pergub DKI Nomor 47/2020. Semoga,” tutupnya.

Pos terkait