Pengusaha Angkutan Umum Terancam Bangkrut

  • Whatsapp
angkot
Angkutan Umum di Jakarta. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat (DPD Organda) DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan menyampaikan, bahwa kemampuan para pengusaha angkutan umum di tengah pandemi Covid-19 sangat terbatas.

Bahkan ia menyebut, jika operasional mereka tetap ditutup karena wabah virus tersebut, maka diprediksi bulan Juni 2020 usaha mereka akan tumbang.

“Kekuatan dari pengusahan angkutan umum, yaitu cashflow-nya, maksimal 2,5 bulan dari awal April 2020. Berarti kalau 2,5 bulan, kira-kira di bulan Juni, itu akan collaps kalau covid-19 tidak segera hilang dari Indonesia dan berkepanjangan,” kata Shafruhan dalam diskusi daring yang dilakukan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) DKI Jakarta, Selasa (19/5/2020).

Cashflow yang dimaksud Shafruhan adalah biaya operasional perusahana angkutan umum yang mencakup biaya armada angkutan, gaji karyawan termasuk biaya untuk pihak bank atau leasing. Apalagi kata dia, bisnis angkutan termasuk bisnis yang tergatung pada aktivitas harian juga akan sangat terancam sekali, dimana jika ada aktivitas hari ini maka akan mendapatkan uang dan sebaliknya.

“Salah satu industri di Indonesia yang signifikan (terkena) dampak dari Covid-19 adalah industri transportasi, terutama angkutan umum. (Karena) bisnis ini jenis bisnis every day take money. Jadi, kalau satu hari tidak melakukan kegiatan, nggak dapat uang,” tandas dia.

Karena itu, lanjut Shafruhan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar dibebaskan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan juga biaya-biaya retribusi yang terkait dengan perizinan termasuk biaya KIR.

Menurut dia, pembebasan dari PKB dan biaya lain akan sangat membantu pengusaha angkutan umum dalam menghadapi Covid-19, terutama dalam menyelamatkan cashflow mereka.

“Kami dari organda sudah mengirim surat ke Pak Gubernur, kalau sudah reda (Covid-19), ada beberap hal yang kami sampaikan, kami mohon dibackup, supaya diberikan insentif pembebasan dari PKB atau pajak kendaraan bermotor,” pungkasnya.

“Kemudian, yang kedua, dibebaskan juga biaya-biaya retribusi terkait dengan perijinan, termasuk KIR karena itu yang akan membantu,” tutup Shafruhan. []