Anies Sebut SIKM Hanya Untuk Perjalanan Dinas dan 11 Sektor Ini Saja

  • Whatsapp
IMG 20200527 214927
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Presiden Joko Widodo di Jl MH Thamrin Jakarta.

Inisiatifnews.com Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menyampaikan, bahwa pihaknya telah memberlakukan protokol bagi siapapun yang ingin keluar masuk wilayah DKI Jakarta selama pandemi Covid-19.

Protokol tersebut adalah kewajiban bagi masyarakat untuk membawa dokumen kelengkapan diri yakni Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) saat melintasi pos penjagaan check point ke wilayah Ibukota.

Bacaan Lainnya

“Untuk mencegah penyebaran COVID-19, Pemprov DKI Jakarta melakukan kebijakan pengetatan keluar masuk orang selama PSBB Jakarta,” kata Anies Baswedan, Rabu (27/5/2020).

Kemudian, untuk mendapatkan SIKM pun tidak bisa sembarangan. Karena dokumen tersebut hanya diberikan kepada mereka yang memang harus melakukan perjalanan dinas, serta yang bekerja di 11 sektor pengecualian saja.

“Pergub DKI No. 47 tahun 2020 mengatur Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) hanya akan diberikan untuk perjalanan kedinasan dan 11 sektor yang mendapat pengecualian selama PSBB,” ujarnya.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki portal online khusus yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan SIKM.

“Untuk dapat Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) harus mengurusnya di https://corona.jakarta.go.id/id/izin-keluar-masuk-jakarta,” jelasnya.

Dan bagi mereka yang tidak bisa menunjukkan SIKM saat melakukan perjalanan, Anies meminta agar niat untuk melakukan perjalanan tersebut bisa diurungkan saja. Karena percuma, mereka akan dipaksa petugas untuk putar balik kembali ke tempat asal.

“Bila tidak memiliki SIKM maka tunda dulu keberangkatan ke Jakarta. Daripada memaksakan berangkat dan akan diperintahkan diputar balik ke daerah asal,” tutur Anies.

Dijelaskan oleh orang nomor satu di DKI Jakarta itu, bahwa kebijakan tersebut bukan untuk mempersulit masyarakat di luar Jakarta untuk masuk ke wilayah Ibukota. Melainkan semata-mata untuk melindungi warga DKI agar bisa segera terbebas dari ancaman Covid-19.

“Bagi yang harus putar balik mungkin merasa tidak nyaman, tapi lebih tidak nyaman lagi bagi jutaan warga Jakarta bila ini kita biarkan, bila kita biarkan orang keluar masuk itu artinya kita tidak menghargai kerja keras jutaan orang yang telah berada di rumah selama 2 bulan PSBB,” pungkasnya.

“Cara kita menghargai kerja keras mereka adalah dengan melindungi wilayah Jakarta dari keluar masuk masyarakat,” imbuhnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di era Presiden Joko Widodo periode pertama itu menuturkan, bahwa keputusan untuk menghentikan kebijakan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tersebut, apabila seluruh masyarakat patuh pada aturan pemerintah dalam upaya keras memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Bila seluruh masyarakat di wilayah PSBB memilih untuk taat, maka PSBB-nya bisa segera berakhir. Bila masyarakatnya tidak taat, terpaksa PSBB diperpanjang,” tutupnya.

Berikut adalah 11 sektor pengecualian PSBB :

1. Sektor kesehatan
2. Sektor pangan, makanan dan minuman
3. Sektor energi (gas, air, listrik, pompa bensin)
4. Sektor komunikasi (jasa komunikasi dan media komunikasi)
5. Sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal
6. Sektor kegiatan logistik atau distribusi barang
7. Sektor perhotelan
8. Sektor konstruksi
9. Sektor industri
10. Sektor pelayanan dasar, utilitas publik yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan atau vital tertentu
11. Kebutuhan sehari-hari.

[NOE]

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait