Lancarkan Reklamasi Ancol, Anies Disebut Munafik

Barometer Jakarta
Aksi unjuk rasa Barometer Jakarta bersama dengan Jakarta Movement di depan balaikota DKI Jakarta pada hari Rabu 15 Juli 2020. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews.com Sejumlah massa aksi yang mengatasnamakan Barometer Jakarta bersama dengan Jakarta Movement menggelar aksi unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta.

Dalam aksinya, massa menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang telah memberikan ijin reklamasi di Ancol.

Bacaan Lainnya

Menurut Presidium Barometer Jakarta, Muhammad Farhan, Anies Baswedan hanya bersilat lidah soal reklamasi. Karena menurutnya, apapun judulnya ketika ada aktivitas pengurukan kawasan laut, maka itulah reklamasi.

“Yang namanya nguruk laut itu namanya reklamasi,” kata Farhan dalam orasinya, Rabu (15/7/2020).

Ia pun kecewa, Anies Baswedan telah mengkhianati janjinya akan menutup dan melarang aktivitas reklamasi karena berpotensi menambah jumlah kerentanan ibukota dari banjir.

Bahkan saat Pilkada DKI 2017 lalu, Anies rajin sekali menggunakan konten reklamasi untuk meretorika masyarakat dan menjatuhkan lawan politiknya. Sementara saat ini ketika Anies telah menjadi Gubernur, justru ia yang getol melakukan reklamasi.

“Kita tuntut Gubernur kita yang tukang ngibul dan munafik,” ujarnya.

Dalam tuntutannya, ia meminta dengan tegas agar Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 dicabut.

“Cabut pergub reklamasi nomor 237 tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan reklamasi Ancol, karena merusak mata pencaharian nelayan dan merusak lingkungan dan ekosistem laut dan darat,” tegasnya.

“Hentikan reklamasi sekarang juga dengan alasan apapun,” sambungnya.

Selain soal reklamasi, Farhan juga membawa isu tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta tahun 2020. Di mana dalam program pendidikan tersebut, Pemprov DKI Jakarta memberikan batasan usia. Kondisi ini yang membuat banyak anak-anak kehilangan kesempatan mengakses pendidikan di Ibukota.

“Pendidikan seharusnya menjadi fokus gubernur Jakarta. Tapi faktanya gubernur tidak berpihak pada pendidikan kita di Jakarta. Padahal dia mantan Menteri Pendidikan,” paparnya.

Oleh karena itu, ia pun mendesak kepada Gubernur DKI Jakarta membuka data yang akurat dan transparan terkait dengan program PPBD tahun ajaran 2020/2021 itu.

“Mendesak gubernur beserta jajaran membuka transparan database terkait informasi PPDB kepada publik secepatnya,” tandasnya.

Jika tuntutan itu tidak diakomodir oleh Anies Baswedan, ia berjanji akan menggelar aksi unjuk rasa lanjutan.

“Kita akan datang dengan efek kejut ketika tuntutan kami tidak secepatnya didengar,” tutupnya. [NOE]

Pos terkait